PIKIRAN RAKYAT - Terkendala proses eksekusi di lapangan, sejumlah komitmen investasi yang telah ditandatangani saat West Java Investor Summit (WJIS) akhir tahun lalu masih belum terealisasi. Salah satunya komitmen investasi dari PT Aico Energi senilai Rp 700 miliar.
CEO PT Aico Energi Ainun Rochani menuturkan, ada tiga pekerjaan rumah di bidang investasi, yakni regulasi, birokrasi, dan eksekusi. Di Jabar, dari ketiga hal tersebut, dua diantaranya yakni regulasi dan birokrasi sudah sangat baik untuk mendukung investasi di wilayah ini. Hal itu diantaranya dapat dilihat dari dukungan yang diberikan pemerintah Jabar.
“Di Jabar regulasi ini sudah mantap. Kedua, dukungan birokrasi. Investasi ini sudah didukung oleh pemerintah sama gubernur, birokrasinya juga bagus. Tinggal nomor tiga, eksekusinya di lapangan,” ujarnya yang juga ketua Kompartemen Industri Gas Bumi dan Perminyakan Bidang 3 BPP HIPMI, di sela kegiatan Forum Group Discussion Potensi Investasi Energi Jabar, di Bandung, akhir pekan lalu.
Baca Juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja, KSPI: Kontrak Kerja Bisa Seumur Hidup dan Hilangkan Pesangon
Dipaparkan, pada WJIS investasi yang terjalin antara Pemprov Jabar dengan PT AICO Energi senilai Rp 709,4 miliar dalam penyediaan dan distribusi liquefied natural gas (LNG). Aico Energi sendiri merupakan perusahaan energi di Indonesia yang bergerak di sektor gas. Perusahaan ini bekerja sama dengan pemerintah di seluruh Indonesia untuk pengayaan ketahanan energi.
“Khususnya Aico membawa uang 500 Juta Dolar AS ke Jabar untuk investasi di semua energi. Tinggal Pemprov Jabar mau kerjasama dimana? Agar eksekusinya bisa cepat. Kita sudah tanda tangan MoU saat WJIS, kita komitmen Rp 700 miliar, tapi sampai sekarang belum eksekusi,” ujarnya.
Berdasarkan kendala yang dihadapi, Ainun menuturkan, pihaknya berupaya mencari solusi dari permasalahan tersebut. Salah satunya dengan menggelar forum diskusi yang lebih mengerucut terkait potensi energi di Jawa Barat agar kendala yang terjadi bisa diselesaikan.
Apalagi mengingat Jabar memiliki potensi yang besar dalam investasi di sektor energi. Alasannya, Jabar merupakan provinsi terbesar dengan jumlah penduduk mencapai 20% dari penduduk Indonesia atau mencapai 50 juta jiwa. Dengan demikian kebutuhan energinya pun sangat banyak.
“Uang telah tersedia, begitu juga dengan market. Hanya kendalanya untuk gas ini ada di alokasi gas yang diperoleh Pemprov Jabar harus mendapatkan persetujuan pusat,” ujarnya.