PIKIRAN RAKYAT - Pencabutan status negara berkembang Indonesia oleh United States Trade Representative (USTR), tidak akan berpengaruh terhadap fasililitas Generalized System of Preference (GSP).
Meskipun demikian, Indonesia tetap harus meningkatkan daya saingnya untuk ekspor ke Amerika Serikat.
Seperti diketahui, GSP adalah program pemerintah Amerika Serikat untuk mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang yang terdaftar, termasuk Indonesia. Program tersebut diantaranya membebaskan bea masuk ribuan produk mereka ke Amerika Serikat.
Baca Juga: Komisi III Desak Yasonna Laoly untuk Tindaklanjuti RKUHP dan RUU Pemasyarakatan
“USTR cabut status itu tidak berpengaruh ke GSP review. Bukan hanya Indonesia, ada Vietnam dan India juga. Pembicaraan dengan Lightizer (Robert Lightizer dari USTR) mengenai GSP, itu setelah sekian belas tahun telah selesai," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.
Luhut mengatakan, tim dari USTR akan bertemu dengan Tim dari Kementan dan Kemendag untuk menyelesaikan secara mendetail pada 2 April 2020.
"Kita bisa mendapat fasilitas kira-kira sebesar 2,4 miliar USD, dan ini akan membuat kita tetap kompetitif,” ujar Luhut.
Baca Juga: Aturan PNS Kontrak Masih Digodok, Status 22 Honorer di KBB Menggantung
Dia mengatakan, Pemerintah Indonesia berencana akan menaikkan level GSP menjadi Limited Free Agreement (LFA). Level tersebut lebih mendekati pada Free Trade Agreement.
"Kalau sampai level itu (Free Trade Agreement), akan dapat persetujuan cukup panjang, jadi kita in between, target kita akan kesitu. Dan, jika ada isu terkait Indonesia yang tidak lagi dikategorikan negara berkembang, itu adalah dua hal berbeda. Jadi ada 26 negara termasuk salah satunya Indonesia, akan tetapi GSP itu deal tersendiri lagi, jadi kalau ada yang bilang ada strategi licik segala macam, itu tidak benar,” jelasnya. ***