PIKIRAN RAKYAT - Ekonom senior Faisal Basri menyoroti pernyataan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa yang tidak mengetahui sebagain lahan mengenai ibu kota negara (IKN) baru.
Faisal Basri mengatakan skema pendanaan pembangunan IKN belum jelas dan bahkan memaksakan penggunaan dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN), yang semula digunakan untuk pemulihan akibat pandemi Covid-19.
"Hari ini, Ketua Bappenas, Menteri Perencanaan mengatakan dia tidak tahu lahan ibu kota ini milik siapa atau dikelola siapa. Waktu ditanya wartawan, Kepala Bappenas yang merancang induknya nggak tahu apa-apa kepemilikan," ucap Faisal Basri dalam diskusi virtual, Sabtu, 29 Januari 2022, dikutip dalam tayangan YouTube Total Politik.
Baca Juga: Gala Sky Kembali Dihantam Ujian, 'Head to Head' Faisal vs Tiara Marleen Memanas?
Menurutnya, pembangunan IKN seolah dipaksakan sehingga muncul penggunaan dana PEN. Padahal, dana PEN digunakan untuk memulihkan ekonomi setelah pandemi.
"Saking dipaksakannya, muncul rencana menggunakan dana PEN. Padahal PEN kan adalah keadaan darurat Covid-19, bukan darurat ibu kota," katanya.
Menurut Faisal Basri, jika IKN dipaksakan maka memunculkan Perppu baru, yang membolehkan pemerintah melanjutkan defisit APBN di atas 3 persen sampai akhir masa jabatan Presiden Jokowi 2024.
Ekonom berusia 62 tahun itu juga menduga jika pembangunan IKN mangkrak maka ada urgensi perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca Juga: Soal IKN Baru, Faisal Basri: Kenapa Diizinkan Pabrik Semen Baru? Dari China Lagi
"Harus ada jaminan tidak mangkrak. Karena sudah dimulai, 2024 belum selesai. Ada urgensi memperpanjang masa jabatan presiden 3 tahun atau Presiden 3 periode. Ujung-ujungnya kan kesana ya," kata dia.