PIKIRAN RAKYAT - Bank Mandiri terus melanjutkan komitmen dalam mendukung pengembangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Hal ini diwujudkan melalui optimalisasi keberadaan Rumah BUMN (RB) yang merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) guna memperkokoh wadah pengembangan UMKM di wilayah kerja perseroan.
Salah satu impelementasi strategi optimalisasi itu adalah merelokasi Rumah BUMN Bogor ke wilayah yang lebih strategis di kawasan Taman Kencana, Bogor Tengah, dari sebelumnya di wilayah Semplak, Bogor Barat.
Tujuannya, agar dapat menampung lebih banyak aktivitas RB Bogor, terutama setelah pencabutan kebijakan pembatasan kegiatan sosial menyusul membaiknya situasi covid di Tanah Air.
Peresmian relokasi Rumah BUMN milik Bank Mandiri ini turut dihadiri oleh Regional Operations Head Bank Mnadiri Region V/Jakarta 3 Andi Riano Kaharap, termasuk beberapa UMKM binaan RB Bogor yang dilaksanakan di Rumah BUMN Bogor pada (9/2) di kota Bogor.
Baca Juga: Eks Wali Kota Ambon Maling Uang Rakyat Rp8 Miliar, Divonis 5 Tahun Penjara
"Melalui peresmian ini, besar harapan UMKM kota Bogor dapat berkolaborasi dengan berbagai kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh RB Bogor yang kemudian mendorong UMKM menjadi skala usaha yang lebih besar dan mumpuni untuk Go Global" ujar Andi di Bogor, Kamis (9/2).
Melalui program RB lanjut Andi, Bank Mandiri secara aktif memberikan pelatihan serta pembinaan bagi pelaku UMKM. Salah satunya dengan memanfaatkan ekosistem digital seperti e-commerce dan sosial media untuk memperluas akses pasar serta daya saing UMKM lokal.
Hal ini merupakan bentuk konsistensi Bank Mandiri dalam mengembangkan UMKM Binaan RB di Tanah Air agar dapat mengeskalasi bisnisnya, bahkan hingga menggapai pasar global. “Kami berkomitmen untuk mendorong pengembangan UMKM, kehadiran Rumah BUMN juga telah memiliki sarana prasana agar mampu menjadi wadah dan fasilitator untuk mendukung kapasitas UMKM,” lanjutnya.
Baca Juga: Sukabumi Masih Rawan Bencana, BPBD Minta Tahun 2024 Tak Boleh Terlalu Fokus Politik