PIKIRAN RAKYAT - Hanya satu bulan sebelum pemerintahan Presiden Donald Trump berakhir, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Pertahanan AS Christopher Miller bertemu di Jakarta, pada Senin, 7 Desember 2020.
Mengutip SCMP, pertemuan ini bertujuan untuk mengumpulkan dukungan atas sikap keras Trump terhadap Beijing. Beberapa analis melihat pertemuan dua pejabat pertahanan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengimbangi pemerintahan Joe Biden yang akan datang dalam kebijakannya terhadap China.
Menhan AS Christopher Miller disambut oleh pengawal militer di Jakarta sebelum bertemu dengan Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Panglima Hadi Tjahjanto.
Baca Juga: Panas Lagi di Laut China Selatan: AS Memperbarui Angkatan Laut untuk Menentang Ekspansi Tiongkok
"Dalam semua pertemuan ini, sekretaris menekankan pentingnya Departemen Pertahanan menempatkan kemitraan bilateral dan dalam mengamankan kawasan Laut China Selatan dan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata pernyataan dari Departemen Pertahanan AS.
Menurut Zachary Abuza, seorang profesor studi Asia Tenggara di National War College yang berbasis di Washington, pemerintahan Trump telah 'sangat fokus pada ancaman China dan terus mencoba untuk mengumpulkan sekelompok negara yang memiliki kecenderungan ideologis yang sama, termasuk Indonesia'.
"Saya pikir pemerintahan Trump ingin melakukan hal-hal yang akan mempersulit pemerintahan Biden untuk mundur atau mundur tanpa konsekuensi politik," kata Abuza, yang mengkhususkan diri dalam urusan terorisme dan keamanan.
Baca Juga: AS Kembali Umumkan akan Luncurkan Kapal Rudal untuk Keamanan di Laut China Selatan
AS melihat Indonesia sebagai mitra penting dalam (menahan China), mereka mengontrol jalur komunikasi laut yang kritis, memiliki ketidakpercayaan historis terhadap China, sengketa teritorial dengan China, adalah pemimpin alami ASEAN, dan memiliki militer yang sangat dibutuhkan. modernisasi," ujar Abuza menjelaskan.
Indonesia tidak menganggap dirinya sebagai pihak dalam sengketa Laut China Selatan (Laut Natuna Utara) , tetapi Beijing mengklaim hak bersejarah atas wilayah yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.