PIKIRAN RAKYAT – Jaksa Agung Yoon Seok-youl melanjutkan pekerjaannya setelah dikeluarkannya putusan pengadilan pada Kamis, 24 Desember 2020.
Diduga keputusan tersebut adalah kemenangan atas Presiden Moon Jae-in yang menyetujui tindakan disipliner untuk memecat Yoon. Blok yang berkuasa menyebut jaksa penuntut umum sebagai batu sandungan bagi reformasi penuntutan.
Dilansir Pikiran-Rakyat.com (PR) dari The Korea Times, muncul spekulasi bahwa keputusan tersebut akan memberikan pukulan langsung dan serius bagi kepemimpinan Presiden dalam mengelola urusan negara dan menjalankan rencana reformasinya di berbagai sektor yang pada akhirnya mempercepat dimulainya kepresidenan yang timpang dengan masa jabatannya yang akan berakhir pada Mei 2022.
Baca Juga: Kemlu Ungkap Kondisi Terkini WNI Usai Ledakan Hebat Hantam Kota Nashville di Hari Natal
Dalam memberikan perintah terhadap skorsing Jaksa Agung Yoon Seok-youl dari tugas merupakan tindakan disipliner yang diminta oleh Menteri Kehakiman Choo atas tuduhan beberapa tindakan pelanggaran.
Yoon Seok-youl mengajukan gugatan lain untuk membatalkan tindakan disipliner. Dikarenakan waktu yang dibutuhkan cukup lama dalam proses gugatan yang diajukan, maka memungkinkan Yoon akan tetap menjabat sampai masa jabatan dua tahunnya yang berakhir pada Juli 2021.
Tindakan disipliner merupakan upaya Menteri Kehakiman Choo Mi-ae untuk menyingkirkan Yoon atas nama pencapaian reformasi penuntutan Moon. Upaya tersebut terlihat setelah Yoon memimpin penyelidikan penuntutan terhadap beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan pembantu presiden termasuk pendahulu Choo, yaitu Cho Kuk.
Baca Juga: Kim Jong Un Ungguli Donald Trump dalam Hal Ini di Tahun 2020, Presiden AS Bahkan Tak Masuk 10 Besar
Choo mengajukan pengunduran dirinya pada pertengahan Desember setelah tindakan disipliner dibuat. Presiden belum menerima tawaran itu. Shin Yul, seorang profesor ilmu politik Universitas Myongji, berpendapat bahwa publik akan melihat situasi tersebut saat Yoon memenangkan Choo dalam pertempuran politik mereka.