PIKIRAN RAKYAT - Militer Myanmar mengumumkan pada Senin, 1 Februari 2021 bahwa pihaknya akan mengambil alih negara Myanmar setidaknya selama satu tahun.
Dikutip dari Business Indier, pengumuman itu dibuat di saluran televisi milik militer Myawaddy TV, menyusul penahanan beberapa politisi top Myanmar seperti Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint. Anggota Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa juga ditahan.
Militer Myanmar yang disebut Tatmadaw, mengklaim ada penipuan besar-besaran dari pemilih selama pemilu pada November 2020 lalu. Pada 26 Januari 2021 militer Myanmar juga merilis daftar tuduhan korupsi.
Baca Juga: Ulos Sebagian Sudah Punah, Menaker Dorong Pengrajin Jadi Wirausahawan Kompeten
Para pemimpin dunia mengungkapkan keterkejutan dan kemarahannya atas pengambilalihan negara Myanmar oleh militer.
"Kami menyerukan kepada para pemimpin militer Burma (Myanmar) untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil dan menghormati keinginan rakyat Burma seperti yang diungkapkan dalam pemilihan demokratis pada 8 November," cuit Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken di akun Twitternya.
"Militer harus segera membalikkan tindakan ini," tulisnya.
Dalam pernyataannya, militer Myanmar mengatakan komunitas internasional 'seharusnya tidak mendukung langkah selanjutnya dari proses politik atas dasar bisnis seperti biasa tanpa memahami peristiwa yang sebenarnya', menurut laporan Myanmar Times.
Diketahui Militer Myanmar menjalankan negaranya hingga 2010, ketika mulai beralih ke model demokrasi.