PIKIRAN RAKYAT – Myanmar didesak untuk mematuhi norma-norma demokrasi dan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas keprihatinan internasional terkait kemungkinan kudeta oleh beberapa kedutaan, termasuk Amerika Serikat dan delegasi Uni Eropa.
Seruan terhadap Myanmar datang pada 29 Januari 2021, hal tersebut keluar karena sudah 10 tahun demokrasi di negara tersebut dinilai telah melenceng dari aturan.
Diketahui Myanmar mengatur demokrasi di bawah konstitusi pemerintahan militer dalam menentukan pembagian kekuasaan antara pemerintah sipil dan jenderal negara.
Baca Juga: Dukung Pengembangan Industri, Kemendag Akan Tingkatkan Ekspor Logam ke Turki
Selama berminggu-minggu, militer yang kuat menuduh ketidakberesan pemilih yang meluas dalam pemilihan November yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa di Aung San Suu Kyi.
Seruan mereka terkait verifikasi daftar pemilih meningkat pada pekan ini. Penolakan untuk mengesampingkan kemungkinan pengambilalihan militer dalam menangani apa yang disebutnya sebagai krisis politik terdengar melalui seorang juru bicara militer.
Ketakutan kian meningkat usia panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing sebagai orang paling kuat di Myanmar mulai menggemakan sentimen pada Rabu lalu ketika dirinya mengatakan bahwa konstitusi negara dapat dicabut dalam keadaan tertentu.
Baca Juga: Ajak ASN Jabar Semangat Kejar Kualitas ASN Singapura, Ridwan Kamil: No Orang Dalem, Orang Dalem Club
Anggota parlemen yang baru terpilih diharapkan mulai bekerja di parlemen pada 1 Februari 2021 dan keamanan di ibu kota Naypyidaw pada Jumat, 29 Januari 2021 diperketat dengan pengawalan dari polisi untuk menjaga jalan menggunakan pagar dan kawat berduri.