PIKIRAN RAKYAT - Krisis politik di Myanmar hingga kini terus berlanjut.
Kudeta militer terhadap pemerintahan sipil, berujung pada aksi penolakan oleh warga sipil di negara itu.
Namun, unjuk rasa penolakan kudeta tersebut diwarnai aksi kekerasan dari pasukan keamanan.
Dewan Hak Asasi Manusia (HRC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berencana menggelar sesi khusus untuk membahas Myanmar pada Jumat, 12 Februari 2021 mendatang.
PBB juga menyuarakan keprihatinan atas laporan penggunaan kekerasan oleh pasukan keamanan terhadap para demonstran pada Selasa, 9 Februari 2021 lalu.
"Saya menyerukan kepada pasukan keamanan untuk menghormati HAM dan kebebasan fundamental, termasuk hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi," kata Koordinator Residen dan Koordinator Kemanusiaan di Myanmar Ola Almgren seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Anadolu Agency.
Baca Juga: Antisipasi 'False Negative' dari Tes Cepat Antigen, Kemenkes Wajibkan Prosedur Tambahan
"Penggunaan kekuatan yang tak proporsional terhadap para demonstran tidak dapat diterima," ujarnya.
Kudeta militer pada 1 Februari terjadi menyusul meningkatnya ketegangan antara militer dan pemerintah setelah pemilu November 2020 yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.