PIKIRAN RAKYAT – Oposisi utama konservatif People Power Party (PPP) semakin mendesak Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menggunakan hak veto atau menolak keputusan revisi undang-undang media kontroversial yang secara luas disebut sebagai RUU berita palsu.
Namun, sejumlah pihak menilai jika Presiden Moon Jae-in tidak mungkin menggunakan haknya dalam upaya mencegah langkahnya mempengaruhi popularitas Partai Demokrat Korea (DPK) yang berkuasa secara liberal dalam Pemilihan Presiden mendatang.
Menurut Majelis Nasional, DPK akan mengajukan usulan revisi dalam sidang paripurna pada 27 September mendatang.
Revisi itu awalnya direncanakan akan divoting pada sidang paripurna 30 Agustus, tetapi rencana itu ditunda di tengah protes keras dari oposisi, yaitu partai, organisasi media, dan kelompok sipil.
Baca Juga: Perusahaan Jepang Kalah di Pengadilan, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in Diuntungkan?
Jika DPK dan PPP gagal mencapai kesepakatan, maka revisi yang menetapkan kerugian hukuman bagi outlet berita atau reporter yang menghasilkan laporan yang tidak benar atau palsu kemungkinan akan di voting pada sidang mendatang dan disahkan karena DPK memegang lebih dari setengah dari 300 kursi Majelis.
Oleh karena itu, PPP telah meminta Presiden Korea Selatan itu untuk menggunakan hak vetonya. Dengan hak veto, seorang Presiden dapat kembali mengirim RUU yang disahkan Majelis kepada Majelis untuk ditinjau.
Pemimpin PPP Kim Gi-hyeon mengatakan bahwa pihaknya akan mempersiapkan setiap proses yang memungkinkan untuk menentukan tanggung jawabnya atas keputusan.
"Jika Presiden tidak menggunakan hak veto, kami akan mempersiapkan setiap proses yang mungkin untuk menentukan tanggung jawabnya atas keputusan seperti itu," katanya yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Korea Times, Minggu, 5 September 2021.