kievskiy.org

Presiden Maduro Tuding OPEC Ingin Lengserkan Pemerintahan Kiri

CARACAS, (PR).- Selain menuding AS sebagai biang kekacauan di negaranya, Presiden Venezuela Nicolas Maduro, seperti dilaporkan Reuters, Minggu, 15 Mei 2016, juga menuduh negara-negara OPEC ikut membuat skenario untuk menghancurkan pemerintahan kiri yang dipimpinnya. Untuk diketahui, Venezuela adalah anggota OPEC (negara-negara pengeskpor minyak) yang belakangan ini kerap membuat kebijakan bertentangan dengan prinsip OPEC, salah satunya terkait harga minyak. Saat ini harga minyak di Venezuela merupakan yang termurah di dunia. Kebijakan ini dibuat untuk menenangkan hati warga. Harga bensin di sana hanya Rp 1.300/liter, sedangkan di Indonesia sekitar Rp 6.000-an-Rp 8.000-an, bergantung pada kadar timbal. Bahkan, di negara-negara lainnya lebih mahal. Sebagai contoh di sejumlah negara Eropa, harga seliter bensin sekitar Rp 15.300/liter. Sikap Maduro yang kerap menyalahkan pihak lain setiap kekacauan terjadi di negaranya, bukan hal yang baru. Sejak disumpah menjadi pemimpin Venezuela, Maduro beberapa kali menuding AS dan pihak lainnya sebagai pihak yang ingin pemerintahan kiri di Venezuela diganti. Sejauh ini, pernyataan Maduro yang kerap menyalahkan pihak asing itu, tak pernah dilandasi bukti. Maduro senang menggunakan alasan tersebut untuk mendapatkan simpati rakyat Venzuela pendukung sosialisme dan paham kiri lainnya. Masalahnya, saat ini banyak rakyat Venzuela sudah kesal dengan kondisi ekonomi di negaranya yang belakangan performanya terus menurun. Mereka ini juga tak lagi menilai paham sosilalisme dan komunisme bagus untuk kesejahteraan negara mereka. Mereka lelah dengan sikap pemerintahan kiri yang dinilai cenderung otoriter. Meningkatnya jumlah warga anti-partai kiri dapat dilihat dari perkembangan pesat partai oposisi di negara tersebut. Bahkan, dalam pemilu terakhir, kelompok oposisi hanya kalah tipis. Itu pun diduga karena adanya kecurangan yang dilakukan petahana yang dikuasai partai kiri. Partai oposisi menilai Maduro sekarang ini sedang kebakaran jenggot dengan menerapkan kondisi negara dalam keadaan darurat yang berlaku sejak Sabtu 14 Mei 2016. Kondisi darurat ini akan berlangsung sampai dua bulan mendatang. Anggota DPR dari partai oposisi Tomas Guanipa mengatakan, kebijakan Maduro yang menerapkan sttaus negara dalam darurat tersebut telah menyalahi konstitusi. "Maduro kembali melakukan pelanggaran konstitusi. Mengapa? Karena dia saat ini sangat takut dilengserkan," ujar Guanipa kepada Reuters.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat