kievskiy.org

Senat Filipina Selidiki Tewasnya 1.800 Penjahat Narkoba

MANILA, (PR).- Presiden Filipina Rodrigo Duterte benar-benar tak mempedulikan kecaman PBB dan pegiat HAM terkait perang narkoba yang diluncurkannya sejak berkuasa 30 Juni lalu. Dilansir Reuters, Senin 22 Agustus 2016, jumlah korban pelaku kejahatan narkoba yang ditembak mati dalam dua bulan pemerintahan Duterte, telah tembus 1.800 orang. Begitu banyaknya korban yang tewas, senat Filipina pun mempertanyakan kepemimpinan Duterte. Bahkan, para senator Filipina telah memutuskan untuk menginvestigasi pembunuhan yang dilakukan pemerintah Duterte terhadap 1.800 terduga penjahat narkoba. Pasalnya, para anggota senat mendapatkan laporan bahwa sejumlah polisi yang ditugaskan Duterte untuk memburu para mafia narkoba, telah melakukan kesalahan prosedur. Dalam hal ini, senat Filipina menilai, kebijakan Duterte yang menembak mati para pelaku narkoba merupakan hal yang salah. Seharusnya, mereka diadili terlebih dahul, bukan langsung ditembak mati. Bahkan, senat juga mengecam tindakan polisi yang menembak sejumlah pengguna narkoba. Mereka ini, kata para anggota senat, seharusnya direhabilitasi. Senator Leila de Lima yang mengepalai investigasi pembunuhan para pelaku kejahatan narkoba, mengatakan bahwa dirinya khawatir dan prihatin dengan maraknya penembakan yang dilakukan aparat hukum. Dia menyesalkan kebijakan Duterte yang memberlakukan kekebalan hukum terhadap polisi yang menembak mati para terduga mafia narkoba. Senator lainnya, Antonio Trillanes IV mengatakan, kebijakan Duterte sangat anarkistis. "Ini seperti anarki. Pembunuhan terus berlangsung," ujar Trillanes dikutip Reuters. Lebih lanjut, kata Trillanes, pemerintahan Duterte dan polisi yang telah menembak mati ribuan terduga penjahat narkoba, suatu hari akan bisa dijerat hukuman. Menurut Antonio, sekarang mereka lolos dari hukuman karena Duterte adalah petahana dan yang memberikan kekebalan hukum kepada aparat. Namun, lanjut Antonio, masa jabatan Duterte tak selamanya. "Presiden Duterte sekarang menjadi penguasa, tapi jika penggantinya nanti memprioritaskan HAM, maka akan ada investigasi dan para polisi yang semula kebal hukum di bawah Duterte, akan didakwa melakukan pembunuhan dan pelanggaran HAM," ujar Trillanes. ***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat