PIKIRAN RAKYAT - Republik Vanuatu kembali menyinggung Indonesia terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua yang disampaikan dalam Sidang Majelis Umum ke-76 PBB.
Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman menuding ada pelanggaran HAM di wilayah Papua Barat dan banyak orang yang menderita.
"Pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara luas di seluruh dunia. Di wilayah saya, masyarakat adat Papua Barat terus menderita pelanggaran hak asasi manusia,"kata Bob Loughman dalam pidatonya, dikutip dari YouTube United Nations, Minggu, 26 September 2021.
Dia juga meminta Indonesia untuk mendirikan Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB dan melakukan penilaian independen di Papua.
Baca Juga: Alasan Tak Dilayani Istri, Pengajar di Ponpes Lakukan Hal Terlarang hingga 34 Santriwati Jadi Korban
"Kami menyerukan Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB untuk berkunjung dan melakukan penilaian independen," kata Loughman.
Menanggapi hal itu, Sekrataris Ketiga Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Sindy Nur Fitri dengan tegas menolak tudingan yang disampaikan PM Vanuatu.
Sindy menyebutkan dia terkejut karena Vanuatu terus-menerus menggunakan forum Sidang Majelis Umum PBB untuk mengusik kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, serta terus melakukan agresi dengan maksud tercela dan motif politik untuk melawan Indonesia.
"Kami secara tegas menolak seluruh tuduhan tidak benar, tidak berdasar, dan menyesatkan yang terus dipelihara oleh Vanuatu," kata dia.