BEIJING, (PR).- Tiongkok menjadi kunci utama untuk mencegah Korea Utara melakukan serangan rudal ke Guam, wilayah AS di Pasifik. Seperti dilaporkan Yahoo News, Senin 14 Agustus 2017, ketergantungan Korea Utara secara ekonomi terhadap Beijing bisa menjadi pintu masuk bagi Tiongkok untuk meredakan ketegangan antara Pyongyang dan Washington.
Setidaknya, Tiongkok bisa menggunakan posisinya untuk menekan Korea Utara agar tak menggunakan cara kekerasan. Selama ini, Tiongkok adalah mitra ekonomi terbesar dan terpenting Korea Utara. Hampir semua barang di Korea Utara, mulai dari minyak sampai buah diimpor dari Beijing. Oleh karena itu, Korea Utara bisa hancur jika Tiongkok menghentikan kerja sama ekonomi yang telah dijalin selama puluhan tahun.
Tiongkok saat ini sangat menentang rencana Korut yang ingin menyerang Guam. Untuk memastikan hal itu tak terjadi, Tiongkok saat ini telah menetapkan sanksi baru yang cukup menggetarkan pemerintah Kim Jong-un agar urung menyerang Guam.
Dilansir Yahoo News, Tiongkok memutuskan memberi sanksi baru bagi Korut, di antaranya menghentikan impor besi dan semua jenis makanan laut. Keputusan Tiongkok ini dilaporkan telah membuat Korut ciut. Kemungkinan ancaman yang pernah dilontarkan Kim Jong-un pekan lalu terkait serangan ke Guam, tak akan pernah terjadi.
Ini pula membuat pasar modal dunia merespons positif kebijakan Tiongkok yang kembali menambah sanksi untuk Korut. Indeks saham di sejumlah negara, termasuk di AS dan di Eropa naik pada Senin 14 Agustus 2017 setelah Tiongkok memutuskan menerapkan sanksi baru untuk Korut.
Selain itu, pernyataan Direktur CIA Mike Pompeo dan pimpinan militer AS Letjen HR McMaster membuat tenang banyak pihak. Mereka menyebutkan bahwa perang bisa dihindari. Pernyataan itu telah membuat pasar ekonomi dunia kembali tenang setelah sepekan lalu diguncang ketakpastian.
Sanksi DK PBB untuk Korea Utara
Untuk diketahui, pemberian sanksi baru oleh Tiongkok terhadap Korut merupakan bagian dari komitmen Beijing untuk mendukung penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB. Pada 6 Agustus 2017 lalu, mereka menyepakati sanksi baru terhadap Korut terkait program-program rudal negeri itu. Sanksi itu akan menyebabkan Korut merugi sekitar 1 miliar dolar AS per tahun.
Dilansir BBC, dalam sidangnya, dengan suara bulat para anggota DK PBB menyetujui sebuah resolusi yang melarang ekspor Korut dan membatasi investasi di negara tersebut. Sanksi terhadap mereka merupakan yang terbesar yang pernah diterapkan PBB dalam sejarah Korut.