BEIJING, (PR).- Otoritas berwenang di Xinjiang telah meluncurkan kampanye melawan "penyebaran produk halal". Seperti dilaporkan laman The Guardian, Rabu, pemerintah Xinjiang mengklaim, semakin banyak produk halal yang mendorong ekstremisme agama di wilayah Tiongkok yang dipantau secara ketat itu.
Para pejabat Partai di Urumqi, ibu kota Xinjiang, yang merupakan rumah bagi sekitar 12 juta orang dari minoritas Muslim, pada hari Senin menyerukan kepada pejabat pemerintah untuk memperkuat "perjuangan ideologis" dan melawan "halalifikasi". Seruan itu, seperti dikutip The Guardian, diunggah via akun Wechat milik lembaga Kejaksaan Rakyat Urumqi.
Istilah halalifikasi yang disasar pemda Xinjiang ini mengacu pada perluasan pelabelan halal - mulai dari makanan yang boleh dikonsumsi sesuai hukum Islam sampai kepada barang-barang non-makanan, untuk menarik konsumen Muslim.
Pejabat dan media pemerintah Xinjiang mengatakan, pihaknya menentang halaifikasi karena semakin banyak produk berlabel halal, maka ini memungkinkan ritual Islam semakin menembus kehidupan sekuler di Tiongkok. Untuk diketahui, Tiongkok adalah negara komunis yang menjadikan ideologi komunis sebagai prinsip yang harus dinomorsatukan warga Tiongkok, apapun keyakinan mereka.
Meski berpaham komunis, banyak warga Tiongkok beragama, seperti Buddha, Islam dan Kristen. Mereka yang beragama ini sering mengalami tekanan karena mereka tak bisa dengan bebas menjalankan keyakinan yang dianut.
“Kecenderungan kelompok pro-halal mengaburkan batas antara agama dan kehidupan sekuler. Jadi mudah jatuh ke dalam lumpur ekstremisme agama, ” demikian laporan Global Times, media berbahasa Inggris milik negara dalam sebuah artikel tentang kampanye baru di Urumqi.
Kampanye ini datang sebagai protes atas kebijakan kontra-terorisme Tiongkok di kawasan Xinjiang. Aktivis HAM, peneliti dan media telah mendokumentasikan aksi pemerintah Xinjiang yang melakukan penggunaan pengawasan massal serta pembatasan kebebasan beragama dari sejumah minoritas di Tiongkok, termasuk Muslim Uighur, warga Kazakh, dan suku Hui di wilayah barat laut.
Berjenggot hingga diskon di pelayanan syariah pun dilarang
Para pengeritik kebijakan pemerintah Xinjiang mengatakan, Tiongkok berusaha untuk mengasimilasi minoritas ke dalam etnis Han yang menjadi mayoritas di Tiongkok, dengan cara menghilangkan tradisi Muslim. Sebelumnya, pihak berwenang setempat telah membatasi jenggot panjang, penutup kepala, atau pakaian Islami lainnya - yang dapat "membangkitkan fanatisme agama".
Selain itu, semua kegiatan Haji harus dilakukan melalui tur yang diatur oleh negara. Intinya, semua kegiatan keagamaan di kalangan warga Tiongkok diawasi ketat oleh pemerintah. Selain Musim, warga kristen Tiongkok juga mengalami diskriminasi dari otoritas pemerintah komunis Tiongkok. Pemerintah tak ingin agama menjadi candu bagi masyarakat, sebagaimana tertuis dalam ajaran Marxisme yang menjadi fondasi ideoogi Tiongkok.