BAGHDAD, (PR).- Presiden Palestina Mahmoud Abbas bertemu dengan Perdana Menteri Irak Abel Abdel Mahdi di Ibu Kota Irak, Baghdad, Minggu 3 Maret 2019 malam. Kedua pejabat senior itu membahas perkembangan politik terkini dalam masalah Palestina, terutama pelanggaran Israel terhadap Al-Quds (Jerusalem) dan tempat sucinya, baik untuk umat Muslim maupun Kristen, termasuk Masjid Al-Aqsha.
Penjelasan yang diberikan Presiden Abbas kepada Abdel Mahdi mengenai perkembangan politik terkini itu, ditujukan untuk mendukung keteguhan rakyat Palestina di Al-Quds dan membela Masjid Al-Aqsha terhadap pelanggaran sistematis Israel, dan upaya untuk mengubah kebudayaan serta ciri khas budaya Al-Quds.
Dikutip dari Kantor Berita Antara, keduanya juga membahas berbagai masalah dengan kepentingan timbal-balik dan hubungan bilateral antara kedua negara dan cara meningkatkannya di seluruh bidang untuk kepentingan bersama.
Presiden Abbas menegaskan, pemerintah Amerika Serikat, negara yang mendorong Israel untuk bertindak sebagai negara di atas hukum internasional, tak lagi memenuhi syarat untuk mengurus perundingan tersebut sendirian. Penegasan itu merujuk kepada langkah AS, setelah negeri Paman Sam itu membuktikan sikap biasnya kepada Israel, usai mengumumkan Al-Quds sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya di sana.
AS juga telah mengizinkan dilanjutkannya kegiatan permukiman, serta pemotongan bantuannya untuk Lembaga Pekerjaan dan Bantuan PBB bagi para Pengungsi Palestina (UNRWA).
Presiden Abbas kembali menyampaikan penolakannya terhadap apa yang dinamakan oleh AS "Kesepakatan Abad Ini". Abbas menekankan kesepakatan itu tidak dilandasi atas keabsahaan serta resolusi internasional dan bertujuan menghapuskan masalah Palestina.
Israel memutuskan mengurangi hasil pajak yang digunakan oleh Pemerintah Otonomi Palestina, untuk diberikan kepada keluarga tahanan Palestina dan mereka yang dibunuh oleh pasukan Israel. Presiden Mahmoud Abbas menanggapi penahanan oleh Israel tersebut dan mengatakan ia takkan menerima uang pajak itu jika kurang satu sen.
Sementara itu Presiden Irak Barham Saleh menegaskan masalah Palestina akan tetap menjadi masalah inti. Ia menyatakan, "Kami akan terus membela hak rakyat Palestina."
Ia menegaskan kehadiran kuat Irak di wilayah tersebut memungkinkannya membantu mencapai tujuan rakyat Palestina. Pertemuan itu dihadiri oleh Ketua Dinas Intelijen Umum Majed Faraj, Penasehat Urusan Ekonomi Abbas --Mohammad Mustafa, Penasehat Diplomatik Abbas --Majdi Al-KHalidi, dan Duta Besar Palestina untuk Irak, Ahmad 'Aqel, serta Yasser Abbas.***