PIKIRAN RAKYAT - Persidangan terkait tuduhan genosida yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya terus berlangsung hingga Kamis 12 Desember 2019.
Sidang yang dilangsungkan Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Den Haag ini melibatkan tim hukum dari Pemerintah Gambia sebagai penggugat dan tim hukum dari Pemerintah Myanmar sebagai tergugat.
Sidang pemeriksaan ini disaksikan juga oleh pengungsi Rohingya yang kini tinggal di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh. Salah satunya, di Cox Bazar, lokasi kamp paling besar.
Baca Juga: Lutung Jawa di Bekasi Makin Langka Gara-gara Ulah Warga, Pemerintah Didesak Lakukan Antisipasi
Meskipun sebelumnya mereka kesulitan mengakses internet lantaran dicabut sejak September, pada Selasa 10 Desember 2019 pukul waktu lokal Bangladesh, pengungsi Rohingya akhirnya dapat menerima koneksi internet kembali.
Terdapat sorakan gembira pengungsi saat menyaksikan tim hukum Pemerintah Gambia melindungi hak-hak mereka sebagai manusia yang seharusnya terjamin oleh negara.
Namun, muncul juga kemarahan dan kesedihan ketika tim hukum Pemerintah Myanmar berdiri untuk membantah seluruh tuduhan terhadap aksi militer yang menewaskan puluhan ribu orang.
Baca Juga: Orangtua Siswa Menilai Ujian Nasional Dihapus Memenuhi Asas Keadilan bagi Terdampak Sistem Zonasi
Padahal, penyelidik PBB telah menginvestigasi dan menganggap terdapat "niatan genosida" dalam aksi militer tersebut.