PIKIRAN RAKYAT - Protes mengenai UU kewarganegaaran di India nampak semakin panas.
Setidaknya lebih dari 1.500 pengunjuk rasa telah ditangkap dalam 10 hari terakhir di India.
Polisi yang berusaha memadamkan demonstrasi terhadap undang-undang kewarganegaraan dengan kekerasan menurut para kritikus hal tersebut merusak konstitusi sekuler negara itu.
Baca Juga: Sempat Marah dan Tidak Mau Jenguk Suami, Dhawiya : Alhamdulillah Saya Udah Besuk
Dkutip Pikiran-Rakyat.com pada laman reuters, setidaknya 4000 orang telah ditahan dan kemudian dibebaskan, ujar salah satu pejabat yang tidak ingin desebutkan namanya.
Demonstran yang ditangkap dan ditahan merupakan demnstran yang melakukan kekerasan selama melakukan protes, terang dua pejabat senior pemerintah federal yang bertugas mengawasi keamanan internal negara India yang tidak ingin disebutkan namanya.
Setelah pengesahan Undang-undang pada 11 Desember, setidaknya ada 19 orang yang tewas dalam bentrokan yang terjadi antara polisi dan para demonstran.
Baca Juga: Sebelum Membeli, Kenali Jenis-Jenis Lipstick Sesuai Kebutuhan
Para kritikus hukum mengatakan bahwa yang dilakukan India dengan mengesahkan Undang-undang tersebut telah mendiskriminasikan umat Islam dan mengancam etos sekuler India karena menjadikan agama sebagai kriteria kewarganegaraan.
Undang-udang tersebut dibuat berlandaskan untuk memberikan kewarganegaraan kepada minoritas agama Hindu, Budha, Kristen, Sikh, Jain, dan Parsi yaang tinggal di Afganistan yang mayoritas masyarakatnya adalah Muslim.
Sama halnya dengan non-muslim di negara Pakistan dan Bangladesh, mereka menganggap kaum minoritas tersebut menderita dan mendapatkan penganiayaan disana.
Baca Juga: Jose Mourinho Terancam Kehilangan Dua Pemain Penting Tottenham Hotspur
Pemohon kewarganegaraan sendiri sdah masuk pada atau bahkan sebelum 31 Desember 2014.
Ratusan demonstran dan polisi terluka dalam protes unjuk rasa tersebut.
Hal ini merupakan kasus demonstrasi terkuat terhadap pemerintah Nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi sejak ia pertama kali terpilih pada tahun 2014.
Pada Sabtu 21 Desember 2019, Perdana Menteri Narendra menemui dewan menterinya untuk membahas langkah-langkah terkait dengan para demonstran.
Baca Juga: Pasca Operasi Kanker Ginjal, Vidi Aldiano Keluar Dari Rumah Sakit
Demonstrasi masih berlanjut hingga Sabtu ini walaupun para polisi melakukan tindakan kekerasan untuk menghentikan para demonstran.
Uttar Pradesh, merupakan negara bagian terpadat di India, telah banyak terjadi kekerasan hingga sembilan orang tewas dan beberapa lainnya dalam kondisi kritis.
Negara bagian Uttar Pradesh sendiri merupakan saksi bisu dari bentrokan antara mayoritas Hindu dan minoritas muslim, yang diperintah oleh partai Nasionalis Narendra Modi.
Baca Juga: Diumumkan Senin, Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru Sudah Ditentukan
Aktivis HAM di negara bagian India mengungkapkan, bahwa polisi telah menggerebek rumah dan kantor masyarakat Muslim India dengan tujuan untuk mencegah rencana demonstarsi baru.
Bahkan pihak berwernang juga menutup sekolah di seluruh negara bagian saat protes baru meletus.
Demonstarsi yang terjadi di India terbagi menjadi tiga, ada yang tidak menyetujui dicanangkan UU anti-Muslim tersebut, adapula yang mendukung UU tersebut dan yang terakhir adalah demonstran yang tidak menyukai adalah imigran.
Baca Juga: Jokowi Minta Kilang Minyak PT TPPI Rampung 3 Tahun, Bisa Hemat Devisa Hingga Rp 56 Triliun
Salah satunya adalah Negara bagian Assam di Timur Laut. Kebencian terhadap imigran ilegal dari Bangladesh telah membara selama bertahun-tahun.
Assam merupakan salah satu negara bagian termiskin di India, dimana beberapa masyrakatnya menuduh orang luar, Hindu ataupun Muslim telah mencuri pekerjaan dan tanah kelahirannya.
"Perempuan di Assam telah menujukkan bahwa kita dapat memimpin gerakan dari depan," ujar Garima Garg, seorang perancang busana.
Baca Juga: 4 Tips Mengunjungi Tempat Pemandian Air Panas Agar Lebih Nyaman
Gariga sendiri merupakan salah satu dari ribuan demonstran yang ikut turun dalam demonstarsi bersama seluruh wanita di Assam.
Pengkritik hukum mengatakan Undang-undang ini telah memukul sebuah negara yang telah lama bangga dengan konstitusi sekulernya.
India merupakan negara yang memiliki populasi sebanyak 1,3 miliar dengan mayoritas Hindu, minoritas besar Muslim dan beberapa agama yang lebih kecil.
"Sepotong undang-undang ini menjadi inti Konstitusi, berusaha menjadikan India negara lain," tulis sejarawan terkemuka Ramachandra Guha dalam The Telegraph.
Baca Juga: Yuni Shara Berkunjung ke Rumah Mantan Suami Bersama Anak untuk Rayakan Natal
Bukan hanya demonstran yang tidak menyetujui Undang-undang yang turun kejalan.
Oragnisasi dan Akademisi Hindu sayap kanan menyatakan dukungannya terhadap hukum.
Lebih dari 1000 profesor dan cendekiawan memberi selamat kepada perlemen dan pemerintah atas apa yang mereka lakukan adalah hukum progresif yang membela minoritas (Non-muslim) yang terlupakan.***