PIKIRAN RAKYAT - Pada Senin, 17 Oktober 2022, Perdana Menteri Inggris, Liz Truss, menyampaikan permohonan maaf karena terlalu cepat mengambil kebijakan yang memicu gejolak ekonomi Inggris.
Namun, Liz Truss berjanji untuk tetap menjadi pemimpin meskipun ada serangkaian penurunan hasil yang memalukan.
"Saya ingin menerima tanggung jawab dan meminta maaf atas kesalahan yang telah dibuat. Kami melangkah terlalu jauh dan terlalu cepat," katanya.
Namun, dirinya berujar bahwa dia sepenuhnya berkomitmen untuk negara ini meskipun ada pertanyaan tentang siapa yang sekarang mengendalikan kebijakan pemerintah.
Baca Juga: TGIPF: Rekaman CCTV 3 Jam 21 Menit di Stadion Kanjuruhan Dihapus
Pemerintahan Liz Truss pada Senin, 17 Oktober 2022, memangkas hampir semua pemotongan pajak berbahan bakar utang yang bulan lalu diumumkan guna mencegah kekacauan pasar.
Langkah mengejutkan juga dilakukan oleh kepala keuangan baru Jeremy Hunt yang langsung terjun ke pekerjaan barunya pada hari Jumat untuk menggantikan Kwasi Kwarteng yang dipecat.
Akan tetapi, langkah Jeremy Hunt itu ternyata membuat posisi Liz Truss dalam keadaan berbahaya, dengan anggota parlemen Konservatif Roger Gale mengatakan bahwa Jeremy Hunt adalah perdana menteri de facto.
Jeremy Hunt juga memperkirakan perubahan pajak akan meningkatkan sekitar 32 miliar poundsterling atau sekitar Rp555 triliun per tahun.