PIKIRAN RAKYAT - Serikat buruh pelabuhan di Barcelona, OEPB, menolak kapal yang memuat senjata untuk Israel memasuki pelabuhan. Mereka ikut menyuarakan gencatan senjata atas genosida yang dilakukan Israel di Palestina.
Mereka menilai, genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Mereka mendesak PBB menghentikan kebrutalan Israel dan mejamin perlindungan untuk masyarakat sipil.
Melansir Middle East Monitor pada 7 November 2023, Sekretaris OEPB, Josep Maria Deop, mengatakan, surat pengumuman penolakan dari serikat pekerja pelabuhan Barcelona adalah upaya yang perlu diikuti pelabuhan-pelabuhan lainnya di Spanyol.
Pasalnya, OEPB hanya bisa menginstruksikan penolakan kepada 1.200 buruh pelabuhan di Barcelona, bukan seluruh masyarakat Spanyol. Apalagi, menurut mereka, setiap individu di dunia sudah seharusnya membela Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia saat negara-negara penandatangan telah melupakannya.
"Kami yakin ada pengiriman militer dari Barcelona, karena itu adalah pelabuhan yang memindahkan semua jenis barang," sebutnya.
"Kami memutuskan untuk tidak mengizinkan kapal berisi bahan perang beroperasi di pelabuhan Barcelona dengan tujuan melindungi penduduk sipil, di mana pun lokasi mereka, karena tidak ada pembenaran untuk mengorbankan warga sipil," sebut OEPB dalam keterangan resminya.
Baca Juga: Cara Kerja Iron Dome Senjata Penjajah Israel, Pernah Dipakai Tentara Ukraina
Aksi serupa di Belgia
Awal pekan lalu, serikat pekerja transportasi Belgia meminta anggotanya menolak aktivitas memuat kiriman senjata untuk Israel. "Sementara genosida sedang terjadi di Palestina, para pekerja di berbagai bandara di Belgia melihat pengiriman senjata ke arah zona perang," ujar Serikat Pekerja Transportasi Belgia dalam pengumuman resmi mereka.
Mereka mengatakan, memuat atau membongkar senjata-senjata tersebut berarti berkontribusi dalam memasok rezim yang membunuh orang-orang tidak bersalah.
"Kami, beberapa serikat pekerja yang aktif di bidang logistik darat, menyerukan kepada seluruh anggota untuk tidak menangani penerbangan apa pun yang mengirimkan peralatan militer ke Palestina dan Israel karena terdapat perjanjian dan aturan yang jelas pada awal konflik dengan Rusia dan Ukraina," ujar mereka lagi.