PIKIRAN RAKYAT - Di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional mengenai jumlah warga Palestina di Gaza yang tewas dalam serangan Israel, para pejabat militer Israel justru mengatakan bahwa korban-korban tersebut merupakan 'harga' yang harus ditebus demi menghancurkan Hamas.
Israel telah menembakkan ribuan rudal ke Jalur Gaza dalam 10 minggu terakhir, menyebabkan banyak fasilitas publik, perumahan, hingga rumah sakit di Gaza hancur. Tak hanya itu, ribuan rudal itu juga telah menewaskan hampir 20.000 orang dan diperkirakan akan terus bertambah.
Dua pejabat militer Israel, yang berbicara di Pangkalan Angkatan Udara Palmachim, sekitar 45 km dari Gaza, menyatakan bahwa sebelum setiap serangan, Israel mempertimbangkan jumlah potensi korban jiwa warga sipil dibandingkan dengan keuntungan militer yang akan diperoleh. Meskipun demikian, mereka mengakui bahwa serangan tersebut telah menyebabkan banyak korban sipil.
Militer Israel menyatakan bahwa tujuan utama perang ini adalah untuk melemahkan kemampuan militer Hamas dan mencegah serangan lebih lanjut setelah militan Islam tersebut membunuh 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan melakukan penyanderaan massal pada 7 Oktober.
Namun, tindakan pemboman di wilayah Palestina telah menurunkan dukungan global setelah 10 pekan pertumpahan darah, dan Israel menghadapi tekanan untuk mengurangi intensitas serangannya.
Menteri Pertahanan Amerika, Lloyd Austin, telah mendorong Israel untuk mengurangi kerugian warga sipil, sambil menyatakan bahwa melindungi warga sipil di Gaza adalah "kewajiban moral dan keharusan strategis."
Beberapa negara, termasuk Prancis, Inggris, dan Jerman, telah mengeluarkan seruan untuk gencatan senjata, sementara Presiden AS Joe Biden menyebut serangan Israel sebagai "tanpa pandang bulu."
Sebagai contoh, serangan pada Selasa telah menewaskan 19 orang dari dua keluarga di kota Rafah di Gaza selatan, termasuk wanita, anak-anak, dan dua bayi. IDF membela tindakan pencegahan yang diambil untuk mengurangi kerugian sipil sesuai dengan hukum internasional, meskipun korban sipil terus meningkat.
Penasihat hukum militer Israel menyatakan bahwa rumah sakit dapat menjadi sasaran militer yang sah jika digunakan oleh para pejuang, sementara pihak Hamas membantah beroperasi dari infrastruktur sipil seperti rumah sakit atau sekolah.***