PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menggodok proses penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terutama dalam hal definisi wilayah yang harus menerapkan pola sosial tersebut.
Pemerintah pusat saat ini hanya memasukan wilayah Bodebek dan Bandung Raya untuk menerapkan PSBB mulai 11-25 Januari mendatang.
Gubernur Jawa Barat yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jabar Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya perlu mengkategorikan kembali daerah di Jabar yang akan menerapkan aturan PSBB tersebut.
Baca Juga: China 'Berpuasa' Setengah Tahun, Simak 3 Faktor Penyebab Harga Kedelai Naik Bahkan di Seluruh Dunia
Pasalnya jika mengacu angka rata-rata tingkat kematian maupun kesembuhan di bawah rata-rata nasional, akan ada daerah lain yang juga harus menerapkan PSBB di Jabar.
“Apa itu definisinya (harus menerapkan PSBB), jika semua ukuran-ukuran itu ada di bawah performa dari rata-rata nasional, apakah kesembuhannya ada di bawah rata-rata nasional, apakah tingkat kematiannya lebih tinggi nah belum final 100%. Contohnya Karawang seharusnya masuk ke dalam kriteria (PSBB). Kemarin pemerintah pusat hanya Bodebek dan Bandung Raya,” ujar Ridwan ketika ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis 7 Januari 2021.
Selain itu, Ridwan pun telah memintah sekretaris daerah untuk berkordinasi dengan kepala daerah terkait di Jabar untuk menerapkan PSBB. Pasalnya, nanti terkait dengan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) akan berbeda-beda.
Baca Juga: Alami Krisis Keuangan, Arsenal Ambil Pinjaman Bank Sejumlah Triliunan Rupiah
“Ada yang 75 persen, 50 persen dan 30 persen WFH tergantung zonanya jadi kita akan proposional,” ucap Ridwan.