kievskiy.org

Soal Data Penerima Vaksin di Jabar, Ridwan Kamil Sudah Sampaikan ke Menkes Budi Gunadi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil antar Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum, disuntik vaksin Covid-19, di RSHS Bandung, 14 Januari 2021.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil antar Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum, disuntik vaksin Covid-19, di RSHS Bandung, 14 Januari 2021. /Tangkapan layar Humas Jabar

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pusat membagi data penerima vaksin tahap pertama yang saat ini sedang berlangsung. Hal itu guna memudahkan pemerintah daerah mengontak penerima vaksin.

Untuk diketahui, pada tahap pertama hanya tujuh kota kabupaten yang dipilih pemerintah pusat dalam melaksanakan vaksinasi tahap pertama yaitu Kota Bekasi, Kota Bogor, Depok, Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Cimahi dengan total 76.000 dosis dari total 97.080 dosis yang dikirim pusat ke Jabar.

Peserta penerima mendapatkan SMS langsung dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Risa Saraswati Bagikan Cerita Usai Jalani Penyuntikan Vaksin Covid-19 Perdana Hari Ini

"Saya sudah telepon Pak Budi Gunadi Sadikin menyampaikan dan beliau secara prinsip menyetujui selama ada koordinasi. Ada dua hal yang saya sampaikan pertama data-data penerima vaksin mohon di-share ke daerah secara detil. Jadi kalau ada nanti sudah terdaftar lalu tidak datang kami dengan mudah melacak ke alamatnya," ujar Ridwan Kamil pada saat meninjau pemaksinan di RSHS, Kota Bandung, Kamis 14 Januari 2021.

"Hal itu saya sampaikan supaya manajemen vaksinasi ini berhasil di daerah dan akan berhasil juga di pemerintah pusat yang bergerak. Jangan nanti viral-viral sesuatu karena mis koordinasi data, saya kira itu," ujar Ridwan Kamil menambahkan.

Yang kedua, lanjut dia, memang pemerintah pusat Kemenkes untuk tahap pertama ini ingin memastikan dulu berlangsung dengan lancar atau sekurang-kurangnya seperti apa.

Baca Juga: Syekh Ali Jaber Tutup Usia, Menag Gus Yaqut: Panutan, Jasanya Dalam Dakwah di Indonesia Sangat Besar

"Itulah kenapa di tahap pertama penerima vaksin ditentukan langsung oleh pemerintah pusat dan di tahap kedua sudah disetujui nanti provinsi akan mengajukan proporsi berapa daerah-daerah yang lain karena kami yang lebih tahu lapangan sehingga proses vaksinasi bisa berjalan sesuai proporsional," tutur Ridwan Kamil.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat