PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kabupaten Bekasi rupanya masih berhutang dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. Para kontraktor konstruksi mengaku geram karena pekerjaannya tahun lalu tak kunjung dibayar.
Hutang itu mayoritas terjadi pada proyek pembangunan jalan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). Proyek yang jumlahnya mencapai ribuan titik ini digelar dengan sistem e-katalog yang diinisiasi oleh Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.
Pengurus Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) Kabupaten Bekasi, Wijaya mengaku merugi karena pekerjaannya yang tak kunjung dibayar. Padahal, sesuai kontrak kerja, Pemkab Bekasi selaku pemberi kerja wajib membayar penuh pekerjaan yang telah rampung dilaksanakan.
Baca Juga: Ucapan 'Oppa' Dilarang, Korut Berlakukan Denda Berat Bagi Warganya yang Meniru Gaya Bicara Korsel
“Ini sekarang proyeknya beres tapi pembayarannya belum beres. Kalau dibilang rugi ya jelas rugi. Karena kalau kerjaannya tidak beres kami kena denda sedangkan kalau pembayarannya enggak beres, kami dapat kompensasi apa. Ini soalnya pakai dana pribadi,” ucap Wijaya.
Wijaya mengaku dua proyek pengerjaan jalan lingkungan dengan anggaran masing-masing Rp 50 juta dan Rp 45 juta. Namun, setelah pekerjaan rampung, anggaran tersebut tak kunjung dapat dicairkan.
“Kalau dari nilainya, bagi kontraktor besar mungkin memang tidak seberapa. Tapi tetap saja itu hak kami. Apalagi untuk kami pengusaha yang baru merintis, ini nilainya lumayan besar. Harusnya kan itu bisa dijadikan modal lagi untuk pekerjaan lainnya,” ucap dia.
Baca Juga: Hujan Disertai Angin Kencang Sebabkan Pohon Tumbang hingga Pergerakkan Tanah di Bantul, Yogyakarta
Selain pekerjaan yang tak kunjung dibayar, Wijaya berharap Pemkab Bekasi mengevaluasi sistem e-katalog. Skema yang awalnya digunakan untuk memastikan kualitas infrastruktur yang dibangun, dalam realitas di lapangan justru kerap menghambat proses pengerjaan.