PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Jabar mengatakan, yang melakukan PPKM skala mikro dalam skala yang sifatnya menutup wilayah itu keputusannya besok akan dilakukan oleh SK Bupati Wali Kota.
"Mana desa zona merah mana yang zona hijau itu kita tidak akan menggunakan data pusat karena masih bercampur dengan kasus lama, sehingga kita akan gunakan data lokal sehingga petanya baru bisa hadir besok mana desa-desa yang merah, oranye, kuning maupun hijau,” ujar dia.
Dia menambahkan, kepada desa yang merah yang melakukan penutupan di wilayahnya tentulah nanti bantuan-bantuan sembako sudah disiapkan prosedurnya. Hal itu seperti halnya dulu pihaknya melakukan penutupan di Kelurahan Hegarmanah di saat Secapa Angkatan Darat.
Baca Juga: Man Utd vs West Ham di Piala FA, Wasit yang Usir Tomas Soucek Dapat Ancaman Pembunuhan
terkait instruksi PPKM pihaknya melaporkan bahwa dalam dua minggu ini seluruh desa kelurahan harus sudah punya posko Covid-19.
“Alhamdulillah Jawa Barat selama 2020 sudah bangun di 3.800an desa dan kelurahan, sehingga butuh hanya sekitar 1500-an desa yang belum, Nah itu akan dilakukan 2-3 hari ini menggunakan dana desa yang sudah diinstruksikan bisa digunakan untuk membangun posko,” ucap dia pada jumpa pers usai rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Makodam III SIliwangi, Kota Bandung, Senin 8 Februari 2021.
Posko itu, lanjut dia, nanti memiliki tugas-tugas khusus dengan SDM-SDM untuk melakukan pencegahan sampai melakukan tracing dan rekomendasi treatment.
Baca Juga: Ridwan Kamil Ungkap Tinggal Satu Zona Merah Saja di Jawa Barat pada Pekan Pertama Februari
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Coronavirus Disease 2019