PIKIRAN RAKYAT - Bupati Garut, Rudy Gunawan memberikan tanggapan terkait Surat Edaran Bupati Garut tentang Pelarangan Aktivitas dan Pembangunan Masjid Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang telah memicu beragam komentar dari masyarakat.
Rudy Gunawan menegaskan, Ahmadiyah tidak termasuk ke dalam ormas (organisasi masyarakat) Islam maupun ajaran Islam. Ia menuturkan Ahmadiyah tidak bisa disamakan dengan ormas islam lainnya.
“Saya tegaskan kembali bahwa Ahmadiyah itu bukan ajaran Islam. Ahmadiyah itu tidak bisa disamakan dengan bagian dari ormas Islam, mereka maunya begitu saya tidak bisa karena mereka tidak bisa disamakan dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan Persis dan lain sebagainya,” ujar Rudy Gunawan di Gedung Pendopo, Senin 10 Mei 2021.
Rudy Gunawan berpendapat bahwa seandainya Surat Edaran Bupati Garut bertentangan dengan aturan yang ada, ia siap digugat ke Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung.
Baca Juga: Tahun ke Tahun Korban Terus Berjatuhan, Polri Beberkan Alasan Sulitnya Tangani KKB di Papua
“Kalau seandainya surat edaran oleh Bupati Garut itu bertentangan dengan Undang-Undang 1945 silakan gugat ke MK (Mahkamah Konstitusi), kalau bertentangan dengan Undang-Undang misalnya silakan ajukan gugatan ke Mahkamah Agung,” katanya.
Ia juga menegaskan kesiapannya dikoreksi oleh Gubernur bahkan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) jika pelarangan pembangunan masjid Ahmadiyah di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplangsari, Kecamatan Cilawu bertentangan dengan etika pelaksanaan pemerintah.
“Dan kalau misalnya apa yang dilakukan oleh saya selaku Bupati Garut melarang mendirikan masjid khusus Ahmadiyah itu bertentangan dengan etika pelaksanaan pemerintahan, ya kami kan akan dikoreksi oleh Bapak Mendagri dan Bapak Gubernur,” ucap Rudy Gunawan.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 11 Mei 2021: Capricorn, Aquarius, dan Pisces, Jangan Mainkan Perasaan Orang Lain
Menurut Rudy Gunawan, apa yang dilakukannya itu semata-mata demi ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Garut. Selaku Bupati Garut, dirinya mengeluarkan kebijakan dalam rangka koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Garut setelah mendengarkan berbagai pihak, mempelajari apa yang sudah terjadi demi ketentraman dan ketertiban masyarakat Garut.