PIKIRAN RAKYAT - Bupati Garut Rudy Gunawan mengancam akan menghentikan bantuan anggaran untuk para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) apabila kinerjanya tak sungguh-sungguh atau tak memuaskan. Para petugas TKSK pun diminta untuk mengutamakan aspek-aspek keadilan dalam menjalankan tugasnya.
Hal itu disampaikan Rudy saat memberikan arahan pada kegiatan rapat koordinasi TKSK yang dilaksanakan di aula Lapad (Layanan Terpadu) Ruhama (Rumah Harapan Masyarakat) Dinas Sosial Kabupaten Garut, di Jalan Patriot, Tarogong Kidul, Kamis 26 Agustus 2021.
"Kalau ingin bantuan bagi TKSK bisa terus digulirkan, saya minta para TKSK bekerja dengan sungguh-sungguh," kata Rudy.
Dikatakannya, di tahun 2022 nanti dirinya akan mengeluarkan aturan terkait bantuan anggaran untuk TKSK. Penganggaran bantuan untuk TKSK akan dipertimbangkan untuk dihentikan jika kinerja TKSK tidak sungguh-sungguh.
Baca Juga: Tangkal Hoaks Melalui Medsos, Para Santri di Garut Harus Melek Informasi Digital
Diungkapkannya, selama ini Pemkab Garut mengeluarkan anggaran untuk para TKSK sebesar Rp1,5 juta per orang. Selain dari Pemkab, TKSK juga mendapatkan bantuan anggaran dari Pemprov sebesar Rp300 ribu dan juga dari pusat sebesar Rp500 ribu.
Menurut Rudy, jika dibandingkan dengan kinerja dan tanggung jawab yang dipikulnya, pendapatan yang didapatkan TKSK memang tidak sebanding. Namun hal itu bukan berarti TKSK boleh bekerja seenaknya tapi kinerjanya tetap harus memuaskan.
"Di masa pandemi ini banyak masyarakat yang memerlukan bantuan dikarenakan aktivitas ekonominya terganggu. Banyak juga masyarakat mampu yang menginginkan adanya bantuan sehingga di sini peranan TKSK benar-benar penting agar bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran," katanya.
Apalagi, tutur Rudy, saat ini dengan adanya pembagian Desil 1, 2, 3 sampai 4 dengan kategori hampir miskin dinilainya tidak jelas. Apa yang dimaksud dengan istilah hampir miskin ini di lapangan sering berbenturan karena yang penerima DTKS itu banyak juga yang punya motor dan rumahnya bagus.