kievskiy.org

Cegah Korupsi, Perizinan di Jabar Kelak Serba Online

GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat Dalam Rangka Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi Jawa Barat di Aula DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung, Selasa 13 November 2018. Hadir pula Sekda Prov. Jabar, Iwa Karniwa, Direktur Pencegahan KPK, Asep , Para Sekda Kab/ Kota se Jabar serta Para Kepala DPMPTSP Kab/ Kota se Jabar.
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat Dalam Rangka Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi Jawa Barat di Aula DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung, Selasa 13 November 2018. Hadir pula Sekda Prov. Jabar, Iwa Karniwa, Direktur Pencegahan KPK, Asep , Para Sekda Kab/ Kota se Jabar serta Para Kepala DPMPTSP Kab/ Kota se Jabar.

BANDUNG, (PR).- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengharapkan sistem perizinan di Jawa Barat semua harus online di era digital saat ini. 

Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengungkapkan harapannya usai membuka Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Se Jawa Barat Dalam Rangka Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Di Wilayah Provinsi Jawa Barat di Aula DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung, Selasa 13 November 2018.

Menurut dia, di kepemimpinan dirinya dan Uu Ruzhanul Ulum,  sistem perizinan secara  online (daring) akan menstandarisasi kualitas pelayanan pada masyarakat. Sistem ini akan diterapkan di semua kabupaten/kota di Jawa Barat. Semua harus satu pintu, tidak boleh banyak pintu lagi. "Saya kasih waktu bagi yang belum satu pintu selama enam bulan untuk mensinkronisasi standar ini," kata Emil.

Lebih lanjut, Emil menuturkan nantinya akan dibuat ranking bagi daerah mana saja yang kualitas pelayanannya sudah baik atau masih harus diperbaiki. "Ranking ini akan dipublikasikan. Jika masih belum berubah lebih baik maka akan diberi sanksi," katanya. 

"Sehingga suatu hari, semua orang tidak perlu datang secara fisik, apapun urusannya harus digital," paparnya.

Menurut dia, semangat provinsi digital, artinya semua pelayanan di provinsi ini harusnya tidak bertemu lagi antara pemohon dengan pejabat. 

Selain itu Emil juga memberikan gagasan, setelah dirinya berkunjung ke beberapa tempat perizinan di luar negeri. Bahwa perizinan ini bisa disetujui dalam hitungan menit. Setelah ajuannya diproses dengan klausul, maka dalam waktu tertentu tidak memenuhi persyaratan ada sanksi hukum atas kebohongan publiknya. "Itu mungkin bisa membantu, sehingga pergerakan bisa lebih cepat," pungkasnya.

OSS 

Ketua Satgas Wilayah IV KORSUPGAH KPK RI, Wuryono Prakosa mengatakan rapat ini merupakan bagian dari rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan KPK beberapa tahun terakhir. Salah satu temanya yaitu perijinan.

Lebih lanjut diungkapkan Wuryono, rakor ini diusung karena munculnya program Online Single Submission (OSS). OSS merupakan sebuah program pemerintah mengenai inovasi perijinan dengan sistem digital.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat