/photo/2019/12/12/4194678145.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Kucuran bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat senilai Rp 744,6 miliar untuk Kabupaten Tasikmalaya perlu pengawasan ekstra.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi guna menghindari terjadi praktik penyelewengan bantuan tersebut.
Sekretaris Koalisi Mahasiswa & Rakyat Tasikmalaya (KMRT) Hendar Suhendar menilai, kucuran dana jumbo itu memang diperlukan Kabupaten Tasikmalaya dalam pembangunan wilayahnya yang luas dan menghadapi beragam persoalan.
Baca Juga: Tol Layang Jakarta – Cikampek Diresmikan, Jokowi : Kita Harapkan Kemacetan Berkurang 30 Persen
Meski demikian, gelontoran uang tersebut harus disertai pengawasan yang ketat dan ekstra.
"Karena Tasikmalaya mempunyai track record (rekam jejak) yang mana kasus korupsi telah bermunculan di sana sini," ucap aktivis mahasiswa Tasimalaya tersebut saat dihubungi, Kamis 12 Desember 2019.
Tak pelak, Hendar menilai Pemkab dan DPRD mesti meminta pengawasan langsung kepada KPK dalam penggunaan dana tersebut.
Baca Juga: Cara Plt Bupati Cianjur Perlakukan Penyandang Disabilitas Saat Job Fair Patut Ditiru