PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil minta Komisi II DPR untuk mendorong pemerintah mengakhiri moratorium DOB (daerah otonomi baru).
Provinsi Jawa Barat sudah lama mengalami ketimpangan fiskal ketimbang provinsi lain karena jumlah wilayah administratif yang tidak ideal.
"Komisi II yang datang ke Bandung, secara prinsip menyetujui bahwa DOB harus dibuka (diakhiri) moratoriumnya dan dibuat kriteria yang ketat. Jangan dipukul rata serba tidak boleh dan juga jangan dipukul rata serba boleh. Istilahnya, kebijakan asimetris, artinya memberikan ruang agar negara bisa mengambil keputusan sesuai urgensinya," ujar Ridwan Kamil di ruang kerjanya, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis 19 Desember 2019.
Menururt dia, wacana Papua dimekarkan dan ibu kota baru menjadi buktinya.
Baca Juga: Atalia Ridwan Kamil Mengaku Kaget Ada Kasus Kurang Gizi di Kota Besar Seperti Bandung
Sementara itu, Jabar dinilai sudah terlalu lama mengalami ketidakadilan. Seharusnya, Jabar memiliki 40 kota/kabupaten sesuai rencana sejak zama Orde Baru sedangkan sekarang hanya 27 kota/kabupaten. Kesenjangan fiskal jabar dan Jatim juga hampir Rp 15 triliun.
"Intinya, komisi II menyetujui secara prinsip Jawa Barat dengan penduduk begitu besar mengalami kendala pelayanan publik, perlu untuk mengembangkan DOB, " kata dia.
Menurut Ridwan Kamil, semua ajuan DOB yang sudah matang harus jadi prioritasnya termasuk Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur, Bogor, Garut, dan Indramayu.
Baca Juga: Siapkan Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Jabar, Ridwan Kamil: Silakan Bersuka Cita