PIKIRAN RAKYAT - Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Dadang Kurniawan mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan nasib petani dan peternak lokal Jawa Barat secara optimal.
Selain dihadapkan dengan ketidakjelasan jaminan harga pasar, saat ini juga para petani di Jawa Barat dibenturkan dengan semakin banyaknya hasil pertanian yang masuk ke pasar Jawa Barat. Hal itu pun berdampak pada tingkat kesejahteraan petani.
“Ketika berbicara mengenai perlindungan petani, bahkan peraturan daerah daerahnya baru terbit tahun 2016. Itu pun (Perda perlindungan petani) hingga saat ini belum ada mandat pelaksanaannya oleh gubernur. Tidak bisa juga aturan-aturan itu hanya menjadi tumpukan kertas. (Perda) Harus diaplikasikan di lapangan. Petani adalah pejuang,” ungkap Dadang di Bandung, Senin 13 Januari 2020.
Baca Juga: Kekuatan Nasional Itu Bernama Pertanian
Jika berbicara mengenai inovasi pertanian atau cara menghadapi pengaruh cuaca terhadap tanaman pertaniannya, Dadang sangat mempercayai petani di Jawa Barat sudah hebat-hebat. Namun persoalannya muncul ketika berhadapan dengan harga pasar yang juga dipengaruhi dengan banjirnya hasil pertanian dari luar Jawa Barat.
Diakui Dadang, memang saat ini Jawa Barat sudah swasembada pangan. Namun, para pelaku pemenuhan kebutuhan swasembada pangan ini didominasi dari luar Jawa Barat.
Bahkan tidak hanya petani, dikatakan Dadang, keterpurukan kesejahteraan juga terjadi di kalangan para peternak di Jawa Barat. Dia mencontohkan jumlah peternak sapi perah dan sapi pedaging untuk pemenuhan kebutuhan susu dan daging sapi yang saat ini terus berkurang.
Baca Juga: Buru Kader PDI Perjuangan Harun Masiku, KPK Gandeng Ditjen Imigrasi
“Keterpurukan juga terjadi kepada peternak, bukan hanya terjadi di kalangan petani. Misalnya jumlah sapi perah di Pangalengan yang terus berkurang dari semula sebanyak 25 ribu dan sekarang tersisa kurang dari 4 ribu. Memang betul kita sudah swasembada, baik dari hasil pertanian maupun daging. Tapi siapa pelaku sebenarnya? Kan ngomongnya kesejahteraan,” ujar dia.