PIKIRAN RAKYAT - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik balik Komnas HAM yang menentang kebijakan Wali Kota Depok terkait razia kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender).
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Ade Firmansyah, mengatakan bahwa Komnas HAM terkesan abai dengan nilai religius yang menjadi dasar terbitnya kebijakan merazia kelompok LGBT tersebut.
"Komnas HAM mengabaikan nilai keagamaan yang sebenarnya dijunjung tinggi sebagai hak asasi manusia. Tepat di sini, praktik LGBT telah menodai nilai keagamaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh negara. Hal itu yang harus diperhatikan Komnas HAM," katanya saat dihubungi Pikiran Rakyat via pesan WhatsApp, Kamis, 16 Januari 2020.
Baca Juga: Yuk, Percantik Penampilan Diri Sambut 2020 dengan Promo dari Traveloka Xperience!
Dia menambahkan, Depok sebagai kota yang mengusung visi religius, sepatutnya melindungi nilai keagamaan dari perilaku LGBT. "Ketika ada pelaku LGBT yang secara sengaja meracuni warga lain, maka hal itu yang merusak nilai keagamaan sebagai nilai asasi manusia," ucapnya.
Terkait soal penanganan, kata dia, membuat crisis center dan merazia kos-kosan atau apartemen adalah langkah yang paling rasional guna memutus penyebaran praktik LGBT.
"Baiknya, tempat crisis center harus diperbanyak. Di sana, perilaku LGBT perlu mendapat binaan dari alim ulama," ujarnya.
Baca Juga: Ibu Kota Baru, Presiden Jokowi Tegaskan Pola Pikir Juga Harus Baru
Sebaliknya, anggota DPRD Kota Depok Fraksi PDIP, Ikravany Hilman menyebut kebijakan merazia LGBT dan membuat crisis center sebagai kebijakan konyol.