PIKIRAN RAKYAT – Penyiapan kompetensi aparatur desa sangat dibutuhkan untuk menghindari penyimpangan penggunaan dana desa. Penguasaan teknologi informasi serta pemahaman mengenai pengelolaan dana desa juga wajib dimiliki oleh aparatur desa.
Hal itu diungkapkan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir saat menyampaikan ringkasan disertasinya berjudul “Pengaruh Implementasi Good Village Governance, Kompetensi Aparat Desa dan Implementasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Penyimpangan Dana Desa dan Implikasinya terhadap Kinerja Pemerintahan Desa”.
Baca Juga: Konflik Antaragama di India Riskan Merembet ke Negara-negara Lain
Disertasi tersebut dipertahankan di hadapan tim promotor, tim oponen, dan representasi guru besar dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor pada Program Doktor Ilmu Akuntansi yang digelar di Gedung Pusat Ilmu Pengetahuan Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumat 28 Februari 2020.
Dalam disertasinya Dony menjelaskan, penguatan kompetensi aparat desa berpengaruh negatif terhadap tingkat penyimpangan dana desa. Selain itu, Dony mendorong sistem pengendalian internal harus memainkan peran dalam mengawasi kinerja pemerintahan.
Baca Juga: Tawaran Kerja Sama Boeing dengan Unpad, Salah Satunya Kursus Bahasa Inggris Bidang Aviasi
Doni juga menawarkan konsep good village governance untuk memperkuat kinerja pemerintahan desa. Konsep ini berupa proses pengelolaan pemerintahan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
“Implementasi Good Village Governance berpengaruh negatif terhadap penyimpangan dana desa,” ujar Dony seperti dikutip dalam siaran pers yang diterima "PR", Minggu 1 Maret 2020.
Indikasi penyimpangan dana desa ditemukan ketika sudah berada di kas desa. Banyak pemerintahan desa memiliki kinerja yang kurang baik.
Baca Juga: Di Balik Konsernya yang Kerap Dipadati Penggemar, Slank Mengaku Pernah Hanya Ditonton 10 Orang
Berdasarkan temuan Inspektorat pada sejumlah desa di Kabupaten Sumedang 2018, bentuk penyimpangan dana desa diantaranya kelebihan bayar atau kekurangan volume pekerjaan fisik dan nonfisik, menaikkan harga, pekerjaan tidak dilaksanakan, hingga tidak dilakukan pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.
“Tahun 2017, hasil penilaian SAKIP Kabupaten Sumedang berada pada posisi terendah di Jawa Barat. Ini mencerminkan ada pemborosan sekitar 30 persen,” kata Dony.
Baca Juga: Hal yang Harus Anda Ketahui mengenai Berapa Banyak Konsumsi Kacang Kedelai yang Baik
Hasil disertasi Dony kemudian diterapkan dia saat menjabat sebagai bupati. Hasilnya, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sumedang masuk pada posisi 7 besar di Jawa Barat pada 2019.
“Implementasi SPI berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemerintahan desa,” kata Dony.
Baca Juga: Dikabarkan Menjalani Tes Corona, Agensi Kini Beberkan Hasil Tes Chungha
Adapun tim promotor dalam sidang Doktor Dony Ahmad Munir antara lain, Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak., CA., Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA., CPA., dan Dr. Musa Yosep, M.Ak. Sementara tim oponen ahli terdiri dari Dr. Srihadi Winarningsih, M.S., Ak., CA., Citra Sukmadilaga, MBA, PhD, CA., dan Poempida Hidayatulloh, N.Eng., PhD, DIC., serta representasi guru besar oleh Prof. Dr. HM. Wahyudin Zarkasyi, M.S., Ak., CA.
Dalam sidang promosi tersebut, Dony dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude. Predikat ini diberikan atas publikasi internasional yang diraih Dony pada jurnal Q2.***