kievskiy.org

15.000 Buruh Tetap Demo di Tengah Paparan Virus Corona, Sebut Omnibus Law Lebih Berbahaya Dibanding Apapun

ADE BAYU INDRA/"PR"ALIANSI Serikat Buruh Jabar melakukan aksi unjuk rasa, di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (16/3/2020). Aksi yang diikuti ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja itu, menuntut penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena dinilai merugikan buruh.
ADE BAYU INDRA/"PR"ALIANSI Serikat Buruh Jabar melakukan aksi unjuk rasa, di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (16/3/2020). Aksi yang diikuti ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja itu, menuntut penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena dinilai merugikan buruh. /Ade Bayu Indra

PIKIRAN RAKYAT - Meski ada imbauan untuk menghindari dari kerumunan massa untuk menghindari penyebaran Covid-19, aliansi serikat pekerja Jawa Barat tetap menggelar unjuk rasa terkait penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung Sate setelah sebelumnya melakukan longmarch dari Monumen Perjuangan (Monju), Senin 16 Maret 2020 siang. 

Adapun peserta aksi terdiri dari FSP TSK SPSI, SBSI92, FSPMI, FSP LEM SPSI, SPN, FSP KEP SPSI, GASPERMINDO, FSP RTMM SPSI, GOBSI, FSP KAHUT SPSI, KASBI, PPMI, FSB GARTEKS, KSN, KSPN, FSPM, FSP SP FARKES SPSI, FSP KEP KSPI, FSP PP SPSI, dan PPMI 98.

Perwakilan serikat buruh, M Sidarta mengatakan, massa aksi lebih 15.000 massa aksi menuntut batalkan RUU Omnibus law cipta kerja yang akan membahayakan secara massal bagi seluruh generasi bangsa dan anak cucu semua jika RUU disetujui pemerintah dan DPR. 

Baca Juga: Aneh, Ibu dan Ayahnya Negatif Virus Corona, Bayi 4 Bulan Justru Dinyatakan Positif Covid-19

"Perihal menghadapi virus corona yang sedang mewabah, semua pihak harus waspada dan melawan virus corona tersebut sampai tuntas," kata dia. 

Menurut dia, meski beraksi, peserta aksi tetap waspada. Memang tidak semua menggunakan masker atau membawa antiseptik. 

"Ada yang pakai ada yang tidak. Bagi kaum buruh RUU Omnibus law ini lebih berbahaya dari segalanya. Mestinya pemerintah dan DPR tanggap terhadap penolakan masif RUU ini yang sangat masif di seluruh daerah di Indonesia, kalau nggak dicabut dipastikan penolakan akan semakin masif," ujar Sidarta. 

Baca Juga: Anggota Komisi IX Ingatkan Pemerintah Agar Tak Abai, Harus Perhatikan Wabah DBD

Pada aksi tersebut mereka menuntut Pemerintah untuk membatalkan RUU Omnibus Law Cipta kerja yang mereka sebut dengan omnibus law RUU cilaka itu dan menarik usulan dari DPR RI. 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat