PIKIRAN RAKYAT - Ribuan warga yang bekerja di Kota Bogor melapor telah kehilangan pekerjaan selama pembatasan sosial akibat wabah COVID-19. Mereka melapor melalui data yang disebar Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor Elia Buntang menuturkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum lama ini menginstruksikan pemerintah daerah untuk mendata pekerja atau buruh yang di PHK atau dirumahkan atau tidak menerima upah akibat wabah COVID-19.
Pendataan dilakukan sejak 4 April 2020 hingga 8 April 2020. Data tersebut akan diverifikasi sebagai warga yang direkomendasikan untuk menerima kartu Pra Kerja dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Tolak Lockdown, PM Swedia Minta Warga Bersiap Hadapi Ribuan Kematian
Berdasarkan data sementara, Senin 6 April 2020 pukul 10.00, data pekerja formal yang melaporkan ke Disnakertrans Kota Bogor sebanyak 1.400. Sementara dari sektor informal, data mencapai 1.500 orang.
“Presiden belum lama ini kan mengumumkan target kartu pra kerja, totalnya 5,6 juta. Nah, sekarang sepertinya aturannya berubah, jadi lebih diarahkan kepada pekerja yang terdampak COVID-19,” kata Elia Buntang kepada “PR”, Senin 6 April 2020.
Menurut Elia, pekerja yang melapor ke Disnakertrans Kota Bogor belum tentu warga Kota Bogor. Mereka bisa jadi bekerja di perusahaan di Kota Bogor. Data tersebut, nantinya akan diverifikasi ulang oleh Provinsi Jawa Barat. Jadi tidak semua warga yang melapor akan menerima rekomendasi kartu pra kerja dari pemerintah pusat.
Baca Juga: OJK Tegaskan Lembaga Pinjaman Hentikan Sementara Penagihan Bagi yang Terdampak COVID-19
Pemerintah Kota Bogor sendiri juga tidak mendapatkan kuota khusus penerima kartu pra kerja. Elia mengungkap, kuota secara keseluruhan diberikan kepada Provinsi Jawa Barat.