PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kota Bogor mempertimbangkan untuk mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.
Berdasarkan Rapat Koordinasi antara Pemkot Bogor dengan DPRD Kota Bogor, DPRD memberi lampu hijau apabila Pemkot akan mengajukan PSBB kepada Menteri Kesehatan dengan beberapa catatan.
“Dalam rapat itu, disepakati bahwa kondisi darurat ini harus ditangani ekstra serius. Dewan memberi lampu hijau untuk PSBB, tetapi dengan catatan dilengkapi kajian dampak sosial dan dampak ekonomi yang timbul selama penerapan tersebut,” ujar Dedie A Rachim, Selasa 7 April 2020.
Baca Juga: Langgar Aturan Sendiri, Menkes Selandia Baru Ajak Keluarga ke Pantai sampai Naik Gunung
Dedie menyebutkan, sebelumnya Kota Bogor belum berani menerapkan PSBB karena DKI Jakarta dan daerah lainnya belum menerapkan kebijakan tersebut. Namun demikian, kebijakan PSBB perlu dipertimbangkan lantaran kasus Covid-19 di Kota Bogor mengalami peningkatan.
Menurut Dedie, pemberlakuan PSBB memiliki manfaat dan risiko. Namun demikian, yang paling penting, saat ini Pemerintah Kota Bogor sedang mempersiapkan bagaimana wilayah terkecil di level RT, RW bisa memperkuat diri.
Wilayah tersebut harus benar-benar memahami bahwa COVID-19 adalah hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. Jika RW Siaga Corona bisa memetakan potensi risiko, maka PSBB bisa segera dilakukan.
Baca Juga: Petani dan Bandar Sayur Rugi hingga 70 Persen Dampak COVID-19
“Untuk lockdown harus melibatkan semua, apalagi Bogor itu kota lintasan. Kita sedang mempersiapkan ke arah sana, di mulai dari wilayah. Wilayah harus mulai paham, ada enggak warga yang terpapar, kita juga perlu meyakini kesiapan wilayah untuk melakukan bantuan kepada warga atau keluarga yang terpapar, jangan dikucilkan,” kata Dedie.