PIKIRAN RAKYAT - Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Barat, Johan J. Anwari mempertanyakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) calon penerima Bantuan Sosial Bencana Covid-19.
Seperti diketahui Pemprov Jabar baru saja merilis data persebaran Keluarga Miskin dan Rentan Miskin (KRTS) yang terdampak gejolak ekonomi akibat Covid-19 sebanyak 1.618.480 di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Baca Juga: Si Kujang Lembang Berharap Pandemi COVID-19 Secepatnya Berakhir
Ia menduga Pemda Provinsi Jawa Barat menggunakan data lama calon penerima bantuan tunai dan non tunai terdampak wabah virus corona tersebut.
Sejak awal PKB berulangkali mengingatkan Pemprov Jabar melalui Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 untuk melakukan pendataan hingga verifikasi data calon penerima bantuan itu dengan serius. Agar jangan sampai salah sasaran.
Baca Juga: Gubernur Jabar Harap MUI Pusat Pertimbangkan Fatwa Haram Mudik
"Intinya DTKS tahun berapa itu dasarnya, karena seharusnya dipetakan khusus kepada krisis kesehatan masyarkaat yang terdampak Covid-19.
Gak bisa data lama dijadikan sandaran data calon penerima bantuan gubernur ini," kata Johan saat diwawancarai pada Jumat 10 April 2020.
Baca Juga: Polda Jabar Belum Bisa Pastikan Pemberlakuan Jam Malam