/photo/2020/05/10/230116531.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Jumlah warga yang terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Purwakarta terus bertambah menjadi 21 orang. Pemerintah daerah setempat diminta meningkatkan pemeriksaan kesehatan secara massal.
Lembaga Kajian Kebijakan dan Politik Purwakarta menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar tanpa pemeriksaan massal akan sia-sia.
"Yang terpenting itu saat PSBB masyarakatnya juga diperiksa minimal melalui rapid test," kata Direktur lembaga tersebut Anas Ali Hamzah, Kamis 14 Mei 2020.
Baca Juga: Mengenal Kurma Termahal di Dunia, Harganya Nyaris Mencapai Rp 500.000 per Kilogram
Pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui keberadaan virus corona baru dilakukan kepada 2.374 orang menggunakan alat tes cepat (rapid test). Sedangkan melalui metode Polymerase Chain Reaction hanya 328 orang, padahal jumlah penduduk Purwakarta tercatat hampir satu juta jiwa.
Pemeriksaan kesehatan secara massal itu untuk mengetahui penderita Covid-19 yang perlu diisolasi dan diberikan bantuan. Namun, Anas tidak sependapat dengan usulan masyarakat untuk menghentikan PSBB di Purwakarta sebelum waktu yang direncanakan.
PSBB diterapkan secara persial di enam kecamatan di Purwakarta sebagaimana Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/Kep.351-huk/2020. Kecamatan yang dimaksud meliputi Kecamatan Purwakarta, Jatiluhur, Bungursari, Campaka, Babakancikao dan Paswahan.
Baca Juga: Prihatin Banyak Masyarakat Terdampak Covid-19, Jurnalis Harian Kota Cimahi Lakukan Bakti Sosial
Menurut Anas, penghentian PSBB justru akan terkesan pemerintah daerah tidak bertanggung jawab atas dampak dari PSBB.
"Harus dilanjutkan, bukan dihentikan. Ada tanggung jawab ekonomi, kesehatan serta hak dasar lain masyarakat selama PSBB berlangsung," ujarnya menegaskan.