PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah mulai menerapkan wacana new normal. Hal ini ditandai dengan penghentian kebijakan PSBB di beberapa wilayah dan diikuti pencabutan larangan mudik dengan membuka kembali akses keluar masuk ibu kota.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah ini mendapatkan kritik tajam dari anggota komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. Menurut Netty, new normal tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan kembali beraktivitas seperti sebelum pandemi terjadi. Gunakan pendekatan saintifik dalam membuat kebijakan, jangan pake perasaan.
“Pemerintah daerah juga harus melibatkan akademisi dan ahli jangan sekedar ikut kebijakan", kata Netty kepada “PR”, Senin 8 Juni 2020.
Baca Juga: Endus Potensi Kecurangan Ekspor Lobster, Ombudsman: Tidak Begitulah Caranya Mengelola Negara
Sebagai ketua tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI, Netty mengingatkan pemerintah bahwa, tidak boleh serampangan dan sembarangan mewacanakan new normal sebelum menyiapkan perencanaan dan pentahapan yang terukur baik kuantitatif maupun kualitatif. Perencanaan dan pentahapan ini harus jelas dari pusat sampai daerah.
“Terutama daerah yang masih menghadapi Covid-19. Jangan sampai alih-alih new normal, justru kita menuai badai,” ucap dia.
Sebagaimana diketahui, pada 6 Juni terjadi rekor penambahan kasus baru sebanyak 993 kasus. Tambahan terbanyak dari Jatim, Jakarta dan Papua. Netty pun menyebut dengan fakta ini maka pandemi masih terus mengintai kita. Per hari ini masih ada tambahan 672 kasus, sehingga total 31.186 kasus di Indonesia. Pasien dirawat sebanyak 18,837 orang.
Baca Juga: 6 Makanan Penambah Energi Biar Semangat Jalani Hari saat New Normal
“Kurva kasus masih belum melandai. Jawa Timur dan Surabaya sedang berjuang melawan darurat Covid-19. Apa kurang jelas indikator yang tampak untuk membuat kebijakan yang benar-benar menyelamatkan,” ucap dia.