/photo/2022/08/09/2380429425.jpg)
PIKIRAN RAKYAT- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menerima langsung aspirasi guru honorer dan tenaga kesehatan (nakes) maupun jon makes Fasyankes di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 9 Agustus 2022.
Pada pertemuan tersebut disepakati pembentukan gugus tugas perumusan solusi honorer.
"Tadi kita menerima aspirasi dari guru honorer, nakes honorer yang sempat demo dalam tujuh hari terakhir. Pada saat demo saya belum bisa menemui karena kedinasan keluar. Jadi baru tadi saya terima dengan baik," ujar Ridwan usai audiensi.
Menurut dia, semua aspirasi honorer pemerintahan tersebut telah diterima dengan baik. Sebagai solusinya, Jabar akan membentuk gugus tugas antara perwakilan mereka dengan tim dari Jabar secara transparan mencari solusi.
Baca Juga: Kejanggalan Wajah Istri Ferdy Sambo Jadi Sorotan Netizen, Berikut 4 Potret Perbedaan yang Buat Tercengang
"Kalau kewenangan pusat kita berjuang sama-sama ke pusat, kalau kewenangannya provinsi kita cari solusi di provinsi, kalau kewenangan bupati walikota kita bikin edaran dan lain sebagainya. Sehingga mereka paham bahwa Pak Gubernur memperjuangkan aspirasi mereka tapi akan realistis,"ujarnya.
"Kalau belum akan sampaikan dengan jujur. Kalau bisa diubah dengan aturan, kita upayakan sehingga tidak akan miskomunikasi," katanya melanjutkan.
Dengan demikian, kata dia, semua pihak akan memahami. Terlebih berbicara soal nakes di era pandemi ini sangat dibutuhkan banyak, tapi seringkali tempat mereka bekerja perlu ditingkatkan untuk pendapatan unit kerjanya.
Sebelumnya, para perwakilan nakes dan non nakes honorer fasyankes serta guru honorer di Terima di ruang rapat gubernur secara tertutup dari pukul 08.30 hingga 10.00.
Wakil Ketua Forum Komunikasi Honorer Fasyankes Jabar Syaiful Anwar menuturkan, pihaknya bersyukur dapat bertemu langsung dengan gubernur.
Baca Juga: Komnas HAM Tuding Ada Pengaburan Fakta di Kasus Tewasnya Brigadir J, Desak Polisi Temukan CCTV
Pada kesempatan tersebut mereka meminta solusi agar dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di tengah terbatasnya anggaran pemerintah daerah.
"Kami memang tidak diberikan jawaban secara langsung karena memang kami tidak ingin tuntutan kami dijawab satu kalimat karena kami ingin apa yang dituntut kami betul-betul direalisasikan oleh gubernur secara bertahap dan didiskusikan oleh pihak pihak terkait agar keinginan kami dapat diwujudkan dengan baik,"tuturnya usai audiensi.
Syaiful pun menjabarkan, keinginan mereka dipantik berlakunya pasal 99 ayat 1 PP 49 /2018 yang menyatakan rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah harus jadi BLUD dan dalam BLUD tersebut tidak diperkenankan adanya tenaga honorer.
Dengan adanya PP tersebut, tidak diperbolehkan ada non ASN dalam institusi tersebut. Namun pada kenyataannya pemda tidak bisa akomodir karena keterbatasan biaya, di sisi lain pusat melimpahkan semua pada daerah.***