PIKIRAN RAKYAT - Banyak lahan carik, lahan desa dan tanah adat belum ada pemetaan yang baik. Sehingga lahan-lahan yang biasanya milik masyarakat banyak ini sangat rawan dimanfaatkan oleh mafia tanah.
Hal itu diungkapkan Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Bandung Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pengda KBB IPPAT), Anna Yulianti.
Anna menyampaikan hal tersebut saat jumpa pers dalam seminar Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Pengembang (Developer) Perizinan Serta Akta-Akta Peralihan dan Pembebanannya Berdasarkan Sistem Hukum Kebendaan di Indonesia dalam kegiatan Pemasaran, di Harris Hotel, Jalan Peta, Kota Bandung pada Selasa 30 Agustus 2022.
"Saya sempat menyampaikan ke Bupati Bandung Barat terkait mafia dan sengketa tanah, ujung masalahnya adalah belum ada pemetaan yang betul-betul sempurna, terkait dengan tanah-tanah carik, tanah desa dan tanah milik adat," ujar Anna.
Baca Juga: Heboh Ratusan Mahasiswa Bandung Positif HIV, Ridwan Kamil Ungkap Fakta yang Sebenarnya
Menurut Anna, hal itu merupakan masalah serius yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
"Pemerintah daerah melalui bupati bisa menyurati ke desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat, mana tanah desa dan mana tanah carik atau tanah milik adat. Dengan begitu, kita sebagai PPAT dan notaris itu akan merasa lebih aman dan nyaman menjalankan tugas kita," katanya.
Anggota Dewan Pakar Pengurus IPPAT Jabar, Darwin Ginting menambahkan, mafia tanah di Indonesia itu mulai muncul dari 2018, setelah adanya keterbukaan dan komitmen serius dari Menteri ATR/BPN era Sofyan Djalil.
"Hingga yang sekarang menyatakan secara terbuka ada oknum BPN yang terlibat dalam mafia, ini keterbukaan. PPAT dan notaris jangan ada yang ikut terlibat," ujar Darwin.