PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan tak hanya Rp27 miliar dialokasikan untuk perlindungan sosial masyarakat yang terdampak kenaikan BBM.
Hal itu dengan amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 yang meminta pemerintah daerah menganggarkan 2 persen dari dana transfer umum yang meliputi dana bagi hasil dan dana alokasi umum dari September hingga Desember 2022.
Diakui dia, pihaknya pun menyiapkan Rp50 miliar lebih untuk memastikan masyarakat terdampak kenaikan BBM di Jabar.
"2 persen sebenarnya Rp27 miliar kalau Jabar, tapi kita di luar 2 persen, sudah ada anggaran sekitar Rp50-an miliar sekian kalau digabung jadi Rp80 miliaran.
Baca Juga: Pemerintah Naikan Harga BBM, Pakar: Dia Mau Bilang 'yang Tua, Cacat, Tak Berguna Harus Mati'
“Tapi BLT-nya di angka Rp27an miliar, yang Rp50 miliarannya masih berhubungan dengan katahanan nasional terkait BBM juga,” ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Rabu 14 September 2022.
Dari dana perlindungan sosial tersebut, Ridwan tidak menyebut sektor transportasi menjadi sasarannya. Sesuai dengan Permenkeu tersebut, bantuan diperuntukkan antara lain untuk nelayan, petani, dan pelaku UMKM.
"Ini tidak mensubsidi pada semua golongan, hanya golongan-golongan antara lain nelayan, petani, dan UMKM,” ucapnya.
Sementara itu, penyaluran BLT BBM di Jabar dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial di Jawa Barat sedang dijalankan dengan jumlah sasaran penerima mencapai 3,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).