PIKIRAN RAKYAT - Para calon kepala desa di wilayah Kabupaten Sumedang, kini dibuat resah dengan munculnya Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri, Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dan Pilkades Antar Waktu (PAW) yang beredar Senin 10 Agustus 2020.
Dimana dalam surat edaran Kemendagri Nomor 141/ 4528/ SJ ini, tertulis jelas bahwa seluruh Bupati/Walikota di Indonesia, harus menunda pelaksanaan Pilkades serentak dan PAW sampai selesainya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, dengan tetap menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan di wilayahnya masing-masing.
Surat edaran ini, sontak membuat para calon kades di wilayah Kab. Sumedang resah. Sebab jika Pilkades serentak ini kembali ditunda, maka para calon kades di 88 desa di Sumedang ini berarti harus kembali menanti tanpa adanya kepastian.
Baca Juga: Kabupaten Purwakarta akan Kerahkan Mobil Internet untuk Bantu PJJ
"Kemarin kita sempat sedikit tenang, setelah ada kabar baik soal rencana Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2020. Namun dengan adanya surat edaran itu, terus terang kami jadi tidak tenang lagi," kata Suharja, salah seorang calon kades di Desa Ciuyah, Kec. Cisarua.
Soal surat edaran penundaan Pilkades serantak dari Kemendagri ini, kata Suharja, memang langsung menjadi bahan perbincangan diantara para calon kades, termasuk warga masyarakat.
Sebab bagaimanapun juga, rencana Pilakdes serentak gelombang ketiga ini sudah sangat dinantikan, sementara penundaannya ternyata sangat lama.
Baca Juga: Kegiatan Belajar Mengajar Tatap Muka di Kota Tasikmalaya Masih Belum Jelas
"Awalnya Pilakdes serentak ini akan dilaksanakan tanggal 8 April 2020 lalu. Namun karena ada wabah Covid-19, rencana itu pun terpaksa ditunda. Dan sekarang setelah begitu lama dinantikan, tiba-tiba malah ada surat edaran penundaan lagi," ujarnya.