PIKIRAN RAKYAT - Komunitas Obrolan Majalengka mendorong pemerintah dan DPRD Majalengka mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan sampah agar pengelolaan sampah di tingkat kabupaten hingga tingkat desa/kelurahan memiliki regulasi yang jelas.
Mereka juga mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk membangun pusat penelitian, pendidikan, dan pelatihan pengelolaan sampah. Karena, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah secara umum masih rendah.
Itulah salah satu bagian dari hasil diskusi komunitas, atas keprihatinan terhadap kondisi sampah di Kabupaten Majalengka, dengan para pembicara Eki Gian Syahriar dari Penyintas Konspirasi Sampah Desa Sinargalih, Anih Suryani, Ketua Ad Hoc Bank Sampah Induk Kabupaten Majalengka. Adeng Instruktur Bank Sampah Majalengka, Gelar S. Ramdhani aktivis dan pemerhati lingkungan, dan sejumlah pembicara lainnya.
Baca Juga: Update Guru ASN yang Laporkan Dugaan Pungli, Bupati Pangandaran Berhentikan Kepala BKPSDM
Humas Obrolan Majalengka, Kiki Aiman Malik menyebutkan, perlunya dukungan terhadap aktivitas bank sampah induk dan bank sampah unit di Majalengka baik dari masyarakat, pemerintah, maupun swasta. Peran bank sampah sangat strategis untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, membantu meningkatkan kesadaran dalam memilah sampah, mengurangi volume peningkatan sampah, khususnya sampah anorganik di tempat pembuangan sampah.
“Persoalan sampah tidak akan pernah selesai sampai kapanpun, karena aktivitas manusia setiap hari sangat berpotensi memproduksi sampah, apalagi era modern seperti sekarang banyak sekali kemasan plastik,” ujar Kiki.
Disampaikannya, permasalahan yang perlu diketahui semua pihak adalah ketika sampah anorganik dan organik tercampur jadi satu, tanpa pemilahan.
Baca Juga: Husein Guru ASN Pangandaran Pindah ke Bandung, Bupati Jeje: Mungkin Jalan yang Terbaik
Menurut Kiki, terungkap bahwa bank sampah membutuhkan dukungan nyata, di antaranya pembinaan berkala dan berkelanjutan, bantuan permodalan dan fasilitas pendukung, kesempatan untuk mengakses jaringan yang lebih luas, misalnya jaringan Corporate Social Responsibility dari pihak swasta, kepastian regulasi, dan kemudahan legalitas pendirian bank sampah.