PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Dalam Negeri akhirnya melimpahkan persoalan Pemilihan Wakil Bupati Bekasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar). Pemprov diminta menyelesaikan persoalan Pilwabup dengan fakta yang ada.
“Jadi intinya diserahkan kepada provinsi (Jawa Barat, red) untuk diselesaikan sebaik mungkin. Provinsi yang mengambil sikap dengan fakta-fakta yang ada,” kata Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Budi Santoso, Jumat 14 Agustus 2020.
Keputusan ini diambil usai Kemendagri menggelar rapat bersama Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi serta DPRD Kabupaten Bekasi. Pertemuan ini merupakan rapat lanjutan dari kegiatan serupa yang digelar 22 Juli 2020 di Jakarta.
Baca Juga: Peringati Hari Pramuka ke-59, Olivia Zallianty Ungkap Kerinduan pada Adik-adik Tunas Kelapa
Menurut Budi, permasalahan Pilwabup Bekasi sepenuhnya masih menjadi domain pihak Pemprov Jabar. Sedangkan Kemendagri hanya sebatas memberikan surat pengesahan ketika seluruh tahapan telah dilalui.
“Masalah itu masih di provinsi, kami ini hanya tembusan aja. Namun kami berharap segala permasalahan yang ada agar segera tuntas,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) pada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Pemprov Jabar, Dedi Mulyadi mengaku bakal segera menindaklanjuti apa yang telah diperintahkan Kemendagri soal Pilwabup.
Baca Juga: Sidang Tahunan MPR, Puan Maharani: untuk Selamatkan Rakyat Harus Dapat Dukungan Semua Pihak
“Yang pasti kami langsung tindaklanjuti hasil rapat tadi, Kemendagri kan menyerahkan ke provinsi. Provinsi dengan Pak Sekda dan tim akan menindaklanjuti apa yang diperintahkan Kemendagri, walaupun sebenarnya kan kita sudah menyerahkan ke mereka (Kemendagri, red) hasilnya," kata Dedi.