/photo/2023/07/04/2591428768.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Banyaknya jalan rusak membuat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi menjadi kebutuhan yang mendesak. Di sisi lain, keterbatasan keuangan daerah membuat pembangunan tidak kunjung berjalan maksimal.
Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat dinilai menjadi salah satu solusi agar percepatan pembangunan dapat terealisasi.
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Agus Budiono mengatakan bahwa infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar dalam pembangunan sebuah daerah yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Meski demikian, agar pembangunan berjalan optimal, dukungan pemerintah provinsi dan pusat diperlukan.
Agus menyatakan, sejumlah organisasi perangkat daerah telah gencar membuka komunikasi dengan pihak provinsi dan pusat melalui kementerian untuk mendapatkan dukungan dalam berbagai sektor, terutama infrastruktur.
“Sesuai dengan arahan Pak PJ Bupati, memang kami harus lebih aktif lagi untuk membuka komunikasi dengan provinsi dan kementerian-kementerian. Sekarang komunikasi sudah berjalan, bahkan sudah pada tahap presentasi, tinggal menunggu prosesnya,” katanya.
Usulan bantuan baik melalui bantuan provinsi maupun dana alokasi khusus ini, diakui Agus baru dilakukan secara optimal tahun ini. Sebelumnya Pemkab Bekasi hanya fokus pada penggunaan APBD Kabupaten Bekasi. Padahal, anggaran daerah tidak cukup untuk merealisasikan pembangunan yang signifikan.
Bahkan, tahun ini Pemkab Bekasi hanya mendapat bantuan dalam bentuk angsuran dana BPJS Kesehatan melalui program penerima bantuan iuran.