PIKIRAN RAKYAT - Aparat Polres Sukabumi bakal dikerahkan dalam mengamankan perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan berlangsung di Kabupaten Sukabumi. Pada Minggu, 24 September 2024, ada 71 desa di Kabupaten Sukabumi yang bakal menggelar Pilkades serentak.
Sejumlah langkah untuk mengantisipasi terjadinya gesekan hingga strategi lain dalam pengamanan Pilkades juga tengah dirumuskan.
Kapolres Sukabumi Ajun Komisaris Besar Maruly Pardede menjelaskan, dari 71 desa yang menggelar Pilkades, 65 desa masuk wilayah hukum Polres Sukabumi. Sementara 6 desa sisanya masuk wilayah hukum Polres Sukabumi Kota.
Maruly mengaku telah mengumpulkan seluruh pejabat utama dan kapolsek dalam rangka merumuskan strategi yang tepat dalam pengamanan Pilkades. Ia mengaku sudah menyimak langsung tentang situasi terkini tahapan Pilkades, kendala yang dihadapi, dan kerawanannya.
Baca Juga: Buronan Pencuri Uang Tukang Pijat di Sukabumi Diringkus, Polisi Beberkan Modus Pelaku
"Selasa siang kemarin saya kumpulkan pejabat utama dan jajaran kapolsek dalam pembahasan khusus tentang kesiapan Polres Sukabumi untuk mengamankan pelaksanaan kegiatan Pilkades yang dilaksanakan secara serentak. Dari pemaparan masing-masing pejabat utama dan kapolsek, sedang dirumuskan pola pengamanan yang tepat. Pola pengamanan tersebut disesuaikan dengan situasi kerawanan di masing-masing desa,” sebut Maruly, Rabu, 19 September 2023.
Lebih lanjut, Maruly mengungkapkan, pola pengamanan yang telah dirumuskan salah satunya akan menentukan pada penempatan atau ploting personel di lapangan pada saat pelaksanaan Pilkades. Bahkan dirinya juga sudah menyiapkan personel hingga ke pelosok Kabupaten Sukabumi dalam pengamanan Pilkades.
"Tentunya ada skala prioritas pada penempatan personiel berdasarkan kategori penilaian data kerawanan yang saya telah terima. Intinya, Polres Sukabumi dan jajaran siap mengamankan Pilkades,“ ujarnya.
Maruly berharap, agar para calon kades berkomitmen pada pakta integritas untuk siap mentaati aturan terutama siap menerima apapun hasil dari Pilkades nantinya. Maruly mengingatkan kalaupun ada permasalahan dalam pelaksanaan Pilkades agar ditempuh seduai dengan proses hukum yang berlaku.