PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi II DPR, Agung Widyantoro, berharap partisipasi publik akan meningkat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, Pemilu yang jatuh pada 14 Februari 2024 telah ditetapkan menjadi hari libur nasional.
"Saya rasa itu bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Karena betapa pun, ini adalah pesta demokrasi pertama yang diselenggarakan secara serentak, ya," ujar Agung dikutip dalam keterangan tertulis, Sabtu, 23 September 2023.
Politikus dari Fraksi Partai Golkar itu berharap, ketika angka partisipasi pemilih meningkat, maka demokrasi akan berjalan dengan lebih segar. Setidaknya, kata Agung, pemerintahan yang akan terbentuk ke depan ini pemerintahan yang didukung oleh hampir sebagian besar masyarakat Indonesia.
Sehingga ketika angka partisipasi pemilih kita kejar, ini kita yakini sebagai angin segar buat demokrasi," tuturnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa hari Rabu, 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak di Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Cak Imin: Pemilu Paling Terbuka dan Demokratis Terjadi pada 1999, Setelahnya Rusak
KPU Jabar tak ingin tragedi 2019 terulang
Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah di Indonesia dengan jumlah pemilih cukup tinggi, mencapai 32 juta pemilih pada 2019. Beragam dinamika dalam Pemilu pun acap kali terjadi di Jabar. Misalnya, puluhan petugas KPPS di Jabar yang meninggal dunia karena kelelahan pada Pemilu 2019.
Ketua KPU Jabar, Rifqi Ali Mubarok, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan langkah agar peristiwa serupa tak terjadi pada gelaran Pemilu tahun 2024. "Karena itu, ditetapkan satu TPS maksimum 300 suara per kotak, agar tidak terulang kembali kejadian yang lalu," kata dia dalam kegiatan diskusi PWI Jabar dan KPU Jabar di Aula PWI Jabar, Kota Bandung, pada Rabu 20 September 2023.
Pada kesempatan tersebut, Rifki menyebutkan, anggaran yang berasal dari APBN dan APBD untuk mengadakan Pilkada, Pilpres, dan Pileg di Jabar diperkirakan akan mencapai angka Rp7 triliun.
"Kalau Pilkada, untuk Pilgub itu Rp1,1 triliun, kalau untuk 27 kota dan kabupaten dengan Gubernur itu sekitar Rp3,5 triliun. Itu untuk Pilkada. Nah, untuk Pemilu (Pileg dan Pilpres) hampir sama lah," katanya.***