PIKIRAN RAKYAT - Inspektorat Kota Sukabumi saat ini masih fokus melakukan pengawasan, audit, monitoring dan evaluasi ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Salah satu yang menjadi fokus adalah upaya pembinaan dalam rangka mencegah temuan tindak pidana korupsi, gratifikasi atau suap, hingga pemerasan saat para pegawai pemerintah menjalankan tugasnya.
Inspektur Daerah Kota Sukabumi, Een Rukmini mengatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, seluruh SKPD diberikan pembinaan, hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya temuan pada saat pengawasan.
"Dalam pembinaan ini kita menyampaikan bagaimana pengelolaan pertanggungjawaban keuangan, termasuk pembinaan tentang pengelolaan barang dan jasa, kebetulan di Inspektorat juga ada ahlinya," kata Een pada Sabtu, 24 September 2023.
Lanjut Een, hampir seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi memiliki pengadaan barang dan jasa, untuk itu dalam pembinaannya, Inspektorat mencegah terjadinya unsur-unsur Tipikor (Tindak pidana korupsi) baik itu gratifikasi, suap maupun pemerasan.
Baca Juga: Cak Imin Cerita 'Perjodohan' dengan Anies Baswedan: Kita Sepaham dalam Diam, Cinta dalam Lamunan
"Maupun adanya unsur kerugian negara, kita berupa meminimalisir dan menghindari hal itu semua," katanya.
Pada pembinaan itu, Een juga menyampaikan ke seluruh SKPD, bahwa Inspektorat memiliki portal Pakar, yang bisa di manfaatkan oleh ASN maupun masyarakat langsung, bukan hanya melayani laporan pengaduan, ada juga layanan konsultasi.
"Bagi rekan-rekan SKPD yang memiliki kekhawatiran atau keliru dalam pertangungjawaban keuangan maupun pengelolaan barang dan jasa, mangga kita akan berikan layanan konsultasi," ujarnya.
Een menjelaskan pembinaan baru diberikan ke berapa SKPD secara bertahap, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kesbangpol. Selain itu Inspektorat juga mensosialisasikan gratifikasi dan suap kepada para anggota DPRD Kota Sukabumi.