PIKIRAN RAKYAT - Meski saat ini zaman sudah serba digital, tetapi nyatanya belum semua penduduk dapat mengakses kemudahan tersebut. Seperti halnya di sebagian wilayah di Kabupaten Garut, akses internet belum sepenuhnya menjangkau wilayah warga, sehingga pelayanan yang seharusnya memudahkan menjadi masalah baru. Di antaranya ongkos yang mahal untuk menuju tempat pelayanan yang membebani warga.
Adapun pelayanan yang sudah digital yaitu pelayanan administrasi kependudukan. Tidak sedikit warga Garut yang belum memiliki. KTP, Kartu keluarga, maupun mengurus kata-kata seperti akta kelahiran maupun kematian.
Kepala Disdukcapil Garut Natsir Alwi mengatakan, digitalisasi sudah hadir sampai tingkat kecamatan. Bahkan sistem jemput bola juga telah dilakukan. Namun, pihaknya masih menerima keluhan dari warga.
"Masih banyak keluhan dari warga ketika mereka harus online mereka tidak punya handphone atau punya HP tapi tidak punya kuota atau keterbatasan mereka maka kita buka pelayanan di desa dengan konsep Raksa Paduka Bergradasi," ucapnya ketika dihubungi, Sabtu, 30 September 2023.
Baca Juga: Sejoli di Garut Siaran Langsung Saat Lakukan Tindak Asusila, Polisi: Denda Paling Banyak Rp6 Miliar
Raksa Paduka Bergradasi dalam artian gerakan desa sadar administrasi kependudukan melalui grey administrasi kependudukan desa terintegrasi.
"Tujuannya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan karena dengan dasar administrasi kependudukan yang tepat yang benar yang padan itu akan memudahkan masyarakat mengakses bantuan-bantuan sosial yang diberikan pemerintah," katanya.
Dikatakan Natsir, bantuan pemerintah itu semuanya dasarnya dari keabsahan dan kebenaran dari administrasi kependudukan. Dengan demikian, pihaknya meningkatkan lagi pelayanannya di desa. Adapun targetnya, 421 desa dan 21 kelurahan.
"Sekarang sudah beberapa desa dan kelurahan sudah kita terapkan di Desa Cinta, Desa baru 2 Malangbong, Desa Jayaraga, Desa Cipancar, Desa Karamat Wangi Cikajang dan Kelurahan Regol," katanya.